TARAKAN – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Regional V se Kalimantan yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Jumat (21/10/2022) malam tadi dihadiri oleh Dr. H. Amirsyah Tambunan M.A Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Dalam sambutannya, Amirsyah mengingatkan seluruh pengurus untuk tetap menjaga ukhuwah. Terlebih dimasa sekarang kontestasi politik sudah dimulai.
Menurutnya, ada tiga jenis ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah (sesama umat Islam), ukhuwah Basyariah (sesama umat manusia) dan ukhuwah Wathaniyah (bermasyarakat dan bernegara).
“Saat ini, riak-riak politik mulai tampak dipermukaan. Saya ingin mengingtakan dalam berbagai kegiatan bahwa pilihan politik itu bebas. Apakah terhadap orangnya atau partainya. Tetapi ukhuwah tidak ada pilihan. Kalau kita sebut logika bernegara bahwa NKRI harga mati. Saya juga ingin menegaskan bahwa ukhuwah persaudaraan itu harga mati,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jangan karena berbeda pilihan, ukhuwah persaudaan yang jadi korban.
“Kemarin saya melihat di Kaltim itu ada ijtima ulama. Alhamdulillah setelah di cek tidak ada tokoh-tokoh MUI yang ikut. Kalau yang menamakan dirinya sebagai ulama, itu penting kita klasifikasi. Untuk pengurus MUI, mulai dari tokoh, ketua umum dan semua jajaran pimpinan tidak boleh terlibat aktif dalam politik praktis,” ujarnya.
Menurutnya, tidak ada larangan berpolitik. Akan tetapi, wajib non aktif dari oraganisasi agar MUI tidak di seret ke arah politik. Dalam konteks politik, MUI sebagai wasit.
“Kita harus menjaga netralitas. Karena netralitas itu adalah standing posisioning MUI untuk memberikan nasehat kepada semua pihak agar kontestasi dunia politik itu bisa kita jaga dengan ukhuwah islamiah,” ungkapnya.
Amirsyah Tambunan menerangkan, dalam MUI, boleh berpolitik tapi politik kebangsaan. Untuk meluruskan peraturan perundan-undangan, itu dipersilahkan agar politik kebangsaan bisa mengatur tata kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara yang tertib, adil dan teratur.
“Kita berharap kedepan Indonesia lebih baik dan lebih mampu ketika anak bangsa terjun kepada dunia politik. Bisa membuat suasana menjadi lebih bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik,” harapnya.
Sementara itu, Ketua MUI Kaltara KH Zainuddin Dalila dalam sambutannya menyebutkan, MUI sebagai tenda besar bagi seluruh komponen umat dan mitra pemerintah. Juga sebagai salah satu komponen kekuatan bangsa yang mempunyai peran menjaga keharmonisan di kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dipundak kita ada amanah yang begitu besar dalam melayani dan melindungi umat yang dikenal dengan himayatul ummah. Menegakkan amar maaruf nahi mungkar dan berdakwa membela agama Allah,” ucapnya.
Untuk mewujudkan amanah tersebut, lanjut KH Zainuddin Dalila, tidak mungkin bisa jiga hanya dengan ulama saja, sebagai mana juga tidak mungkin bisa jika hanya dari pemeirntah saja.
“Semua pihak harus bahu membahu untuk sama-sama bekerja sesuai posisi masing-masing. Untuk memegang amanah tersebut tidak mungkin kita berpangku tangan. Menjadi penonton atas kerusakan dan kejahatan yang terjadi di sekitar kita,” ujarnya.
Dikatakan Zainuddin, kedepan MUI dituntut peduli dan berperan aktif dalam menjaga kondusifitas masyarakat, kantibmas demi keutuhan NKRI. Terlebih untuk menyongsong pemilu serentak pada 2024 mendatang.
“Dibutuhkan sikap moderat sebagai modal dasar membangun ukhuwah dengan seluruh komponen bangsa yang kita cintai ini. Pengurus MUI Kaltara bersungguh-sunggu untuk mewujudkan misi keislaman Indonesia sebagai tenda besar bagi seluruh umat Islam,” ungkapnya.
“Itu bukan retorika atau pemanis ucapan dalam sambutan belaka. Sebagai bukti MUI Kaltara merangkul dan mengakomodir seluruh ormas islam, yayasan dan kelompok pengajian serta pondok pesantrean dalam semangat ukhuwah islamiah dan moderasi berbangsa,” pungkasnya.(sha)
