TARAKAN – Langkah Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang melaporkan 8 cold storage ke KPPU mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Deddy sangat menyangkan langkah yang diambil oleh Gubernur Kaltara tersebut. Pasalnya, dengan melaporkan perusahaan cold storage ke KPPU maka dapat memicu adanya perlawanan balik dari para pengusaha.
“Jika begini, lebih bagus mereka (cold storage) mengurangi produksi dan itu lebih merugikan lagi bagi petambak. Bukan itu yang diharapkan, karena mereka (petambak dan cold storage) tidak bermusuhan,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, turunnya harga udang bukan karena permainan cold storage melainkan ada ketimpangan dari sisi suplay dan demand.
“Maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah ekosistem diperbaiki. Ekosistem ini artinya berbicara dari hulu ke hilir. Soal harga itu persoalan hilir. Lebih banyak faktor eksternal yang berpengaruh seperti demand,” kata Deddy.
Menurutnya, ini sebuah hukum ekonomi. Seharusnya dari awal pemerintahan melihat bahwa masyarakat di Kaltara ini sangat banyak yang hidupnya bergantung dari budidaya udang, bandeng maupun hasil perikanan yang lain.
“Yang harusbdipikirkan itu, ada penyangga atau buffer terhadap konsumsi para petambak itu. Kalau di luar, permintaan lagi tinggi maka harga akan tinggi. Tetapi jika rendah maka harus ada yang menjaga pasokan dengan harga tertentu, terutama industri turunan,” jelasnya.
“Bisa juga membangun tujuan ekspor atau produk olahan turunan yang kemudian ketika harga turun itu yang menjadi pilihan. Itu yang saya kira perlu dilakukan ke depan,” lanjutnya.
Selain itu, lanjut Deddy, pemprov juga bisa membentuk BUMD untuk menampung dan menyangga hasil perikanan di Kaltara.
“Bisa membuat cold storage dengan sistem resi gudang. Jika harga jatuh maka udang bisa dibekukan. Jika harga sudah kembali normal maka di jual kembali. Kan ada sistem resi gudang, pemerintah juga harus banyak belajar cara-cara seperti itu,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan, permasalahan harga udang ini bukan persoalan politik tapi persoalan kebijakan ekonomi dan makro. (Sha)
