TANJUNG SELOR – Beberapa desa yang terletak di Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menikmati aliran listrik. Hal ini tak terlepas dari kerja politik anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltara yang ada di Senayan.
“Khususnya kepada bang Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu dalam rangka percepatan penerangan di wilayah Provinsi Kaltara sekarang, ” kata Ketua DPRD Kaltara Alberthus Stefanus Marianus kepada media, Rabu (29/3/2023).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Manager PT PLN Kaltimtara Joice yang telah membantu menyelesaikan kuota pemenuhan kebutuhan listrik di Kaltara.
“Saya melihat progres yang sudah berjalan, memang ini ada peningkatan yang luar biasa. Wilayah pelosok dan daerah terpencil serta dusun yang terjauh yang belum ada listrik, diharapkan masyarakatnya segera melaporkan supaya bisa teraliri listrik,” ujar politisi PDIP.
“Hal ini juga disampaikan langsung oleh Manager PT PLN untuk segera bisa di inventarisir, sehingga nanti menjadi satu target untuk bisa dipasangkan pada waktunya,” tambah Albert sapaan akrap Albertus.
Memang dari tahapan ini, disampaikan Manager PT PLN Kaltimtara Joice masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp 1,4 triliun agar pemasangan listrik di Kaltara tercapai 100 persen.
“Kita berdoa dan berharap dengan kolaborasi pemerintah bersama anggota DPR RI yang ada di Senayan saat ini, kedepan ini bisa terealisasi secepatnya. Karena apa kita melihat sekarang, ada perkembangan yang sangat luar biasa terkait anggaran khususnya soal pemenuhan listrik ke masyarakat,” pungkasnya.
Di tahun 2019 Kaltara yang hanya mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 50 miliar, sekarang meningkat mencapai Rp 350 miliar dengan potensi jumlah penduduk sekitar 600 hingga 700 ribu jiwa.
Baca juga: https://facesia.com/dprd-provinsi-segera-bentuk-pansus-lkpj/
“Kalau kita bandingkan dengan daerah lain yang penduduknya lebih banyak, belum sampai begitu pendanaannya,” tegasnya.
Makanya kedepan diharapkan Albert semua pihak terutama pemangku kepentingan harus bersinergi untuk memetakan kebutuhan listik di Kaltara. Baik dari pemerintah, UP3 PLN Kaltimtara, Anggota DPRD Kabupaten dan Kota, Provinsi maupun DPR RI.
“Sehingga kedepan dana khusus penerangan yang merupakan kebutuhan wajib atau kebutuhan dasar masyarakat, bisa terealisasi seluruhnya. Saya berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama target 100 persen bisa segera terpenuhi,” tutupnya.(*)
