TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) di setiap kegiatan ke masyarakat, selalu menerima keluhan terkait pelayanan Pendidikan. Berdasarkan hasil reses pun, masyarakat selalu mengeluhkan pelayanan dasar tersebut.
Anggota DPRD Kaltara Supa’ad Hadianto saat dikonfirmasi mengatakan, dalam setiap resesnya, persoalan pendidikan selalu dikeluhkan. Apalagi, masyarakat saat ini, membutuhkan pendidikan yang layak untuk generasi muda. Terkait pendidikan, banyak sekali masyarakat yang berharap Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara dan DPRD Kaltara bisa meningkatkan pelayanan Pendidikan melalui beasiswa unggul di Kaltara.
“Baik itu pada beasiswa kurang mampu, berprestasi dan lainnya, diharapkan memang bisa meningkatkan. Selain jumlah penerimanya, juga bisa ditingkatkan nilainya,” bebernya.
Kemudian, hal lain yang dikeluhkan masyarakat di Kaltara adalah penerima siswa di sekolah yang menggunakan sistem zonasi. Memang diakuinya, tidak ada masalah pada sistem zonasi, hanya saja ruang kelas baru atau RKB harus mencukupi.
“Rasio lulusan SPM yang masuk SMA tidak diimbangi dengan RKB yang cukup,” kata dua.
Solusinya, adalah menambah RKB atau menambah sekolah baru di kabupaten/kota yang ada di Kaltara. Meski begitu, untuk menambah SMA membutuhkan waktu dan kesiapan yang matang. Apalagi harus dicari kan lahan yang memadai dan anggaran yang dapat mengakomodir pembangunan sekolah baru.
“Yang paling simpel adalah bagaimana pemprov menambah RKB di sekolah yang ada di Kaltara. Sehingga pelayanan dasar pendidikan bisa terakomodir,” jelasnya.
Pendidikan ini, adalah urusan wajib. Menyangkut kualitas pemerintah harus bekerja keras, khususnya dinas terkait bisa meng-upgrade SDM dan fasilitas nya.(*)
