TARAKAN – Kepengurusan Karang Taruna Provinsi Kaltara vakum kurang lebih 4 tahun. Hal ini dinilai mengahambat koordinasi antara Karang Taruna kabupaten kota se Kaltara.
Ketua Karang Taruna Karang Harapan, Kota Tarakan, Joni Leppa mengatakan vakumnya Karang Taruna Kaltara ini merupakan inisiatif dari Dinsos Kaltara. Lantaran saat itu, tepatnya tahun 2020 sudah habis masa kepemimpinan ketua yang lama.
“Jadi kita harapkan ke Dinsos Kaltara agar segera mengaktifkan Karang Taruna Kaltara segera diaktifkan. Karena Karang Taruna ini bisa membantu pembangunan yang ada di wilayah Kaltara,” katanya, Ahad (31/3/2024).
Menurutnya, Dinsos Kaltara harus segera membangun komunikasi dengan Karang Taruna pusat untuk segera menunjuk karataker.
“Dinsos saat itu tidak memberikan akses untuk membuat musyawarah besar setelah habis kepemimpinan Bang Jimmi. Makanya vakum, sebenarnya sudah mau musyawarah besar tapi Dinsos menyebut masa kepemimpinan sudah pensiun,” bebernya.
Vakumnya Karang Taruna Kaltara ini tentu berdampak terhadap jalannya Karang Taruna di kabupaten kota. Sehingga perlu dipertanyakan wadah untuk koordinasi Karang Taruna di kabupaten kota bahkan desa di Kaltara tak sampai ke provinsi.
“Karang Taruna desa saja aktif. Ini malah Karang Taruna provinsi mati, ini sangat keliru saya rasa,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Karang Taruna Nunukan, Ramli Tamrin mengungkapkan pihaknya turut merasakan dampak vakumnya pengurus provinsi. Lantaran organisasi struktural tidak berjalan dengan baik.
“Meskipun pada dasarnya kita di kabupaten ini bergerak secara mandiri. Tapikan organisasi berjenjang, alangkah lebih baik dan sehat ya harus aktif di provinsi,” ungkapnya.
Sejauh ini, wilayah yang aktif Karang Tarunanya hanya Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Pihaknya pun juga tak dapat mendesak Dinsos secara langsung, lantaran sebelumnya terdapat agenda Bimtek pada Oktober 2023 lalu untuk membahas calon ketua Karang Taruna Kaltara namun dibatalkan karena alasan administrasi.
“Tapi ini belum ada tindaklanjut lagi. Kita juga koordinasi soal upaya Dinsos ini agar bisa mengaktifkan lagi Karang Taruna,” harapnya.
Ia menilai, Dengan mati surinya, Karang Taruna provinsi juga membuat program unggulan dari provinsi tak dapat terserap dengan baik.”Karena tidak adanya hubungan tata laksana organisasi,” tuntasnya.(*)
