TARAKAN – Pengukuhan dan rapat kerja Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Tarakan berlangsung khidmat dan sukses. Kegiatan ini digelar di Ballroom Hotel Galaxy, Sabtu (19/10/2024) siang tadi.
“Alhamdulillah baru saja kami bersama keluarga besar Muhammadiyah mengikuti pengukuhan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Tarakan untuk periode 2023-2027,” kata Harjo Solaika, Ketua PDPM Kota Tarakan.
Selain pengukuhan pengurus PDPM Kota Tarakan, kegiatan ini dirangkai dengan pernyataan sikap dari masing-masing organisasi otonom Muhammadiyah Kota Tarakan.
“Kami juga perlu menyampaikan bahwa di Muhammadiyah Kota Tarakan ada organisasi otonom,” ujarnya.
Harjo menyebutkan, khusus di Kota Tarakan, ada 6 organisasi otonom Muhammadiyah. Yakni Pemuda Muhammadiyah, Naisyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pimda 217 Tapak Suci, dan Kwartir Daerah Hizbul Wathan.
Pada prinsipnya, pernyataan sikap yang disampaikan oleh masing-masing organisasi otonom adalah tentang sikap politik dalam menyabut pemilihan kepala daerah Kota Tarakan dan Gubernur Kalimantan Utara pada 27 November mendatang.
“Masing-masing otonomi yang ada menyerahkan sepenuhnya ke Pemuda Muhammadiyah atas sikap atau langkah-langkah politik kedepan terhadap pilkada,” sebutnya.
Ketika ditanya, apakah Pemuda Muhammadiyah tidak ada afiliasi khusus terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah, Harjo menegaskan, bahwa masing-masing organisasi otonom menyerahkan ke Pemuda Muhammadiyah untuk melakukan telaah secara mendalam terhadap kandidat yang ada.
“Pada saatnya nanti akan kami umumkan kepada siapa pilihan ini kami jatuhkan. Baik untuk Pilgub maupun Pilwali,” tegasnya.
Anggota DPRD Tarakan ini menyebutkan, berkaitan dengan telaah tersebut, pihaknya butuh waktu untuk menggodok, meskipun selama ini telah dilakukan diskusi panjang.
“Kami perlu waktu khusus karena organisasi otonom baru hari ini menyerahkan kepercayaan. Menyerahkan mandat kepada kami untuk menggodok itu,” jelasnya.
“Telaah mendalam yang akan kami lakukan tentu harus berdasarkan kriteria-kriteria dan harapan yang mampu dipenuhi oleh kandidat yang ada,” lanjutnya.
Mengenai politik uang, pihaknya mengacu pada fatwa atau tarji Muhammadiyah yang menolak politik uang. “Kami harus tegak lurus pada ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang memiliki dasar terutama karena kita ormas islam dasar syariah,” pungkasnya. (Sha)
