
TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunda rapat pembahasan terkait Standar Satuan Harga (SSH). Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, menyampaikan bahwa rapat yang sebelumnya dijadwalkan, terpaksa ditunda.




Penundaan ini terjadi karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang seharusnya menjadi pihak kunci dalam memberikan penjelasan teknis dan dasar penetapan harga satuan, tidak dapat hadir dalam rapat tersebut.






“Jadi rapat kita tunda karena khususnya kepala dinas PU yang mengetahui dasar SSH itu tidak sempat hadir. Pada saat kita pembahasan beberapa pertanyaan itu belum bisa diberikan kepastian jawaban sehingga rapat akan kami agendakan ulang,” ujar Herman, Kamis (26/6/2025).






Ia menjelaskan bahwa pembahasan SSH di tingkat DPRD bukan tanpa alasan. Pembahasan ini didasari oleh banyaknya keluhan dan masukan dari masyarakat, khususnya para pekerja dan pelaku konstruksi, yang menilai bahwa harga satuan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini terlalu rendah dan tidak realistis jika dibandingkan dengan harga pasar yang sesungguhnya.



“Sebelum itu (SSH) ditetapkan perlu kami perlu konfirmasi ke dinas terkait karena harga yang selama ini mepet atau rendah sekali,” katanya.
Sebagai contoh, Herman menyebutkan adanya ketidaksesuaian antara hasil survei pasar dan angka yang tertuang dalam SSH. “Misalnya, harga semen di pasar dari hasil survei sebesar Rp 75 ribu per sak, tapi dalam SSH hanya ditetapkan Rp 76 ribu. Ini hanya selisih seribu rupiah,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, dinas-dinas lain yang sempat hadir menjelaskan bahwa penetapan SSH dilakukan oleh tim khusus dari pihak pemerintah daerah. Namun karena pihak pengambil keputusan utama tidak berada di tempat, DPRD Tarakan memutuskan untuk menunda dan akan menjadwalkan ulang rapat, dengan harapan ke depan tim pemerintah yang berwenang bisa hadir dan duduk bersama untuk menyamakan persepsi.
“Sehingga kami putuskan untuk ditunda dan mengundang kembali tim pemerintah itu untuk duduk bersama kembali bagaimana SSH yang akan diputuskan itu benar-benar berkeadilan bagi teman-teman pekerja,” tutupnya. (Pra)