TARAKAN – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan melaksanakan rapat mitra selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (13/8/2025).
Rapat yang digelar di ruang Komisi 1 DPRD Tarakan ini membahas berbagai usulan, penyesuaian anggaran, hingga program baru terkait tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua Komisi 1 DPRD Tarakan, Adyansa, menyampaikan hasil rapat bersama 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja komisinya. Menurutnya, dalam pembahasan anggaran perubahan tahun ini, ruang gerak cukup terbatas karena alokasi yang tersedia tergolong kecil.
“Makanya mungkin wali kota ada beberapa menjalin skala prioritas yang betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. Itu yang pertama,” ujarnya, Rabu (14/8/2025).
Adyansa yang juga merupakan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tarakan ini menyoroti aspirasi terkait honorarium pegawai yang selama ini belum terakomodasi melalui skema P3K. Ia mengapresiasi adanya program baru dari pemerintah pusat untuk P3K paruh waktu.
“Kenapa ada P3K pelaruh waktu? Supaya honor-honor yang belum masuk tetap terdaftar di sistem,” jelasnya.
Terkait pergeseran anggaran, Adyansa menyebut sebagian besar OPD mengalami efisiensi sesuai kebijakan pemerintah pusat. Untuk mitra Komisi 1, pergeseran signifikan hanya terjadi pada penambahan gaji P3K, uang makan, biaya Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan insentif Rp500 ribu yang dijanjikan Wali Kota.
“Khusus di Mitra Komisi 1 itu tidak signifikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, prioritas anggaran perubahan diarahkan untuk mendukung visi dan misi Wali Kota yang telah terdaftar di kementerian. Saat ini, terdapat sekitar 13 OPD yang menjadi mitra Komisi 1. (pra)
