TARAKAN – Kepemimpinan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Nicky Saputra Novianto menghadapi tekanan serius setelah puluhan anggota aktif di Kota Tarakan menyampaikan mosi tidak percaya.
Dalam pernyataan terbuka yang ditandatangani oleh anggota lintas media, para wartawan ini menilai bahwa Nicky telah gagal menjalankan roda organisasi secara demokratis, kolektif dan transparan.
Aspirasi itu muncul dari ketidakpuasan terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai tidak melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan strategis. Mekanisme forum-forum internal yang seharusnya menjadi wadah diskusi dan penentu arah organisasi disebut kerap diabaikan.
Selain itu, anggota juga merasa suara mereka tak pernah diindahkan, meskipun telah disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.
Mosi tersebut berujung pada desakan agar ia mengundurkan diri. Para penggagas juga meminta PWI Pusat turun tangan untuk menyelidiki dan mengevaluasi kondisi internal organisasi di daerah, serta mendorong pelaksanaan musyawarah luar biasa sebagai solusi penyelamatan organisasi.
Menanggapi dinamika ini, Sekretaris PWI Kalimantan Utara, Aswar mengakui bahwa pernyataan sikap tersebut masih bergulir di sejumlah kabupaten lainnya di Kaltara. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi akan diproses sesuai jalur yang berlaku.
“Kami memahami bahwa ini adalah bentuk ekspresi dari anggota. Sikap tersebut akan kita sampaikan secara berjenjang, sesuai mekanisme organisasi yang ada,” ujarnya, Kamis (22/8).
Ia juga mengingatkan bahwa PWI sebagai organisasi profesi memiliki aturan yang telah disepakati bersama dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). Oleh karena itu, setiap persoalan internal harus disikapi secara proporsional dan tetap menjunjung tinggi etika organisasi.
Para penggagas mosi menyatakan bahwa langkah ini bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap integritas dan masa depan organisasi. Mosi ini juga tak berkaitan dengan momen tertentu. Apalagi jika dikaitkan dengan dinamika di PWI Pusat.
Mereka berharap, pengurus pusat tidak tinggal diam dan segera turun tangan. “Yang teranyar soal pleno menyikapi Kongres Persatuan yang akan digelar di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 21 Agustus 2025. Dibuka ruang diskusi berupa konsolidasi, kemudian ditindaklanjuti dengan pleno. Agendanya soal kongres. Ini salah satunya. Akhirnya mewujud suara mayoritas soal pilihan dan pandangan, mulai dari calon ketua umum, berikut pertimbangannya. Itu disampaikan pengurus satu-satu yang hadir di pleno, begitu pun anggota lainnya. Tapi, belakangan, dia tetap pada pendiriannya, bahkan beberapa kali mengklaim hak tertentu. Mungkin maksudnya prerogatif, semacam hak khusus. Oleh Dewan Kehormatan Provinsi, melalui Pak Ketua DK, H. Rachmat Rolau, bahwa organisasi tetap memegang teguh prinsip kolektif kolegial (diputuskan bersama) di setiap pengambilan keputusan. Namun dia tetap kekeh, mengindahkan suara teman-teman yang ada,” ujarnya.
Aswar juga menegaskan bahwa PWI Kaltara belum menerbitkan dukungan kepada calon tertentu untuk Kongres Persatuan PWI di Jawa Barat akhir Agustus ini.
“Kalau ada orang tertentu yang mengaku mengantongi dukungan PWI Kaltara untuk calon tertentu di kongres, itu silakan dicek baik-baik. Verifikasi sumbernya. Kami duga itu orang mencari keuntungan tertentu,” terangnya. (*)
