TANJUNG SELOR – Menyikapi dinamika organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Utara (Kaltara), pengurus dan anggota PWI Kabupaten Bulungan menggelar rapat bersama.
Rapat yang dihadiri Dewan Kehormatan PWI Kaltara Edy Nugroho, Dewan Penasihat PWI Bulungan Khaerudin Elang Geo dan Viktor Ratu serta ketua, pengurus dan anggota PWI Bulungan.
Pertemuan itu, kemudian melahirkan sejumlah keputusan, yang dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan tandatangan pengurus dan anggota PWI Bulungan, sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI, khususnya PRT Pasal 15 Ayat (2) tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Provinsi, PWI Bulungan menilai Ketua Provinsi Kaltara tidak dapat menjalankan roda organisasi ;
Tidak mampu memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengurus provinsi.
Sebagaimana pada poin (a) selaku ketua, terbukti tidak mampu melaksanakan rapat harian dan pleno secara maksimal. Bahkan belum pernah melaksanakan konferensi kerja sejak dilantik pada 29 Juni 2022 sebagaimana diatur dalam PD Pasal 16 Ayat (4).
Selaku ketua tidak mengakomodir bahkan tidak mengindahkan hasil rapat pleno sesuai kesepakatan (musyawarah mufakat) dengan mengedepankan tendensi personal.
Atas dasar tidak menjalankan PD-PRT secara maksimal, mendesak Ketua PWI Kaltara untuk mundur dari jabatannya, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam forum rapat pleno tingkat provinsi.
Mendesak pengurus PWI Kaltara dan Dewan Kehormatan (DK) PWI Kaltara untuk segera melaksanakan rapat pleno provinsi yang dihadiri pengurus pusat untuk menetapkan pelaksana tugas berdasarkan PD-PRT tepatnya pada PRT Pasal 14 ayat (10).
Keputusan PWI Bulungan, secara tegas mendesak pihak yang perkepentingan untuk bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai PD-PRT, dengan orientasi kepentingan marwah organisasi tanpa tendensi individu atau kelompok tertentu.
Selaku anggota PWI sekaligus Dewan Penasihat Viktor Ratu menegaskan bahwa kepentingan organisasi penting untuk jadi atensi. Dia menegaskan agar hasil rapat PWI Bulungan menjadi perhatian bagi pengurus PWI Kaltara bahkan pusat untuk kepentingan pembenahan.
“Tidak usah bicara politik soal Kongres atau pilihan dalam kongres. Yang terpenting adalah bagaimana PWI Kaltara ini kita benahi,” ujarnya.
Senada dengan Dewan Penasihat lainnya Khaerudin Elang Goe, yang menilai selama ini di bawah kepemimpinan Nicky Saputra, PWI Kaltara tidak berjalan maksimal. Bahkan, hanya muncul saat momen politik organisasi seperti Kongres atau Konferensi Provinsi.
“Kita ini organisasi profesi, yang tugasnya jelas, bagaimana hadir sebagai wadah edukasi dan advokasi. Semangat kita di Bulungan, ke depan kondisi ini harus dibenahi. Roda organisasi harus berjalan secara benar sesuai dengan aturan (PD-PRT),” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Seksi Wartawan Organisasi, Pendidikan dan Advokasi PWI Bulungan Martinus Nampur menambahkan, bahwa hasil rapat langsung diserahkan kepada Anggota DK PWI Kaltara Edy Nugroho. Dia berharap, pihak provinsi bahkan PWI Pusat agar bijak menyikapi pernyataan sikap dari daerah.
“Ini merupakan wujud kepedulian kami kepada PWI. Tidak ada kepentingan politik praktis, maupun tendensi pribadi kepada siapapun,” tegasnya menambahkan. (*)
