TARAKAN – Komisi I DPRD Tarakan melakukan kunjungan ke Lapas Kelas IIA Tarakan tidak hanya untuk silaturahmi, tetapi juga menampung berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak dari pihak Lapas, Kamis (2/10/2025).
Dari hasil tinjauan tersebut, dewan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan sejumlah usulan agar bisa masuk dalam anggaran pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian utama di antaranya pembangunan blok baru, penambahan pegawai, pengadaan motor roda tiga untuk pengangkutan sampah, hingga pemasangan CCTV.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa, seluruh kebutuhan tersebut sangat urgen untuk menunjang pembinaan narapidana sekaligus menjaga kondusivitas di dalam Lapas.
“Insyaallah dalam hal ini komisi I kami akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait apa yang menjadi urgensi. Kalau memang bisa di tahun depan kita dorong agar bisa masuk di APBD Murni,” ujar Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Adyansa.
Dewan juga menekankan pentingnya penambahan personel di Lapas Tarakan. Dengan jumlah penghuni yang terus meningkat, keterbatasan pegawai dinilai dapat memengaruhi keamanan dan ketertiban.
“Biar bagaimana pun mereka bekerja di sini harus maksimal. Jadi personel harus ditambah supaya penjagaan lebih kondusif,” tambahnya.
Selain sarana dan SDM, Komisi I juga menyoroti potensi sinergi dengan UMKM. Produk hasil pembinaan warga binaan dinilai perlu mendapat dukungan pemasaran melalui kerja sama dengan pihak ketiga agar memiliki nilai ekonomi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Rencananya, DPRD akan kembali menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan unsur pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut. Komisi I berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi Lapas Tarakan, mengingat kondisi dan kebutuhannya berbeda dengan daerah lain.
DPRD juga berencana mengunjungi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) pada November atau Desember mendatang untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut. “Kita ingin langsung membawa Kalapas apa yang dia usulkan bisa sampai langsung ke Kementerian,” tuturnya. (Pra)
