TARAKAN — Komisi III DPRD Kota Tarakan menekankan pentingnya peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) dalam menyosialisasikan program-program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Tarakan, Harjo Solaika, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DKISP, Rabu (3/9/2025).
Menurut Harjo, saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh program-program prioritas Wali Kota Tarakan, meskipun realisasinya di lapangan dinilai sudah berjalan baik. Ia mencontohkan layanan darurat 112 yang belum banyak diketahui warga, padahal menjadi salah satu program penting.
“Program pemerintah itu harus benar-benar mampu terjangkau sampai lapisan masyarakat paling bawah. Kenyataannya masih minim sekali informasi yang dimiliki masyarakat terkait 20 program prioritas Wali Kota Tarakan,” ujarnya.
Harjo menilai DKISP perlu melakukan penyesuaian strategi komunikasi publik di era keterbukaan informasi. Pemanfaatan media sosial dinilai bisa menjadi solusi efektif dalam menyebarkan layanan dan program pemerintah, karena lebih mudah dijangkau masyarakat. “Media gratis seperti Facebook, Instagram, atau TikTok bisa dimaksimalkan untuk sosialisasi. Bahkan orang tua kita pun masih aktif di Facebook,” katanya.
Selain media sosial, Harjo juga menyinggung pemanfaatan baliho dan videotron. Saat ini, videotron di sejumlah titik disebut sudah tidak berfungsi, sehingga perlu didukung dengan penganggaran baru. “Videotron lama sudah tidak bisa dipakai. Tapi kita masih punya 20 titik baliho. Kalau posisinya kosong, bisa digunakan untuk menyosialisasikan program-program pemerintah, seperti layanan 112,” ujarnya.
Harjo menegaskan, Komisi III siap menjadi mitra DKISP dalam mendorong publikasi program pemerintah agar lebih sederhana, hemat, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. “Kami berharap DKISP bisa lebih inovatif dalam komunikasi publik. Kami dari DPRD tentu siap mendukung, baik dalam pengawasan maupun penganggaran,” tuturnya. (pra)
