TARAKAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rabu (15/10/2025).
Dari hasil kunjungan terungkap adanya beban baru yang menghimpit layanan kesehatan tingkat pertama. Beban ini terutama dipicu oleh sistem rujukan balik dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya dalam hal pengadaan obat.
Anggota DPRD Tarakan, dr. Yuli Indrayani, mengungkapkan bahwa kunjungan ke Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Sebengkok, dan Puskesmas Gunung Lingkas bertujuan memantau kualitas layanan.
Secara keseluruhan, pelayanan di ketiga Puskesmas dinilai sudah berjalan maksimal dan sesuai standar, meski dihadapkan pada tren peningkatan jumlah kunjungan pasien.
Meskipun pelayanan dasar sudah memuaskan, dr. Yuli menyoroti kendala serius yang dihadapi Puskesmas, yaitu masalah pengadaan obat untuk pasien rujukan balik BPJS. Dalam skema ini, pasien yang telah dirujuk dan menjalani perawatan di rumah sakit, namun dikembalikan ke Puskesmas untuk kontrol rutin, obat-obatannya menjadi tanggungan Puskesmas.
Ironisnya, Puskesmas mengalami kesulitan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan tersebut karena proses pengadaan yang rumit.
“Itulah yang menjadi kendala saat ini karena untuk pengadaan obat itu masih agak sulit, karena kita harus melakukan pemesanan di pabrik besar,” jelas dr. Yuli, menegaskan alur yang terbentur birokrasi farmasi.
Komisi II kini menyusun langkah cepat untuk mengatasi persoalan pengadaan obat ini. Pihaknya khawatir, jika sistem BPJS semakin ketat, Puskesmas akan menjadi pintu utama yang menampung lonjakan pasien, menyebabkan penumpukan yang tak terhindarkan.
“Upayanya mungkin nanti kita akan bicarakan lagi dengan BPJS Kesehatan, terus dengan Dinas Kesehatan dan dengan kepala-kepala Puskesmas, seperti apa nanti untuk kita menghadapi masalah ini,” ungkap dr. Yuli mengenai rencana koordinasi lintas instansi.
Selain itu, Komisi II berupaya mengantisipasi lonjakan pasien umum dengan mengarahkan mereka untuk berobat sesuai dengan wilayah domisili masing-masing, demi pemerataan dan mencegah penumpukan di satu titik layanan.
Dari hasil peninjauan, Komisi II juga mencatat beberapa temuan terkait fasilitas dan sumber daya manusia. Ditemukan adanya beberapa ruangan yang bocor di Puskesmas Karang Rejo. Namun, pihak Puskesmas telah merencanakan perbaikan fisik pada akhir bulan ini. Alat kesehatan yang tersedia dinilai masih memadai dan memiliki kualitas yang baik.
Jumlah SDM, terutama tenaga medis, dinilai mencukupi. Bahkan, Puskesmas Gunung Lingkas memiliki delapan dokter, termasuk tiga dokter intensif.
Sementara itu, di Puskesmas Karang Rejo, yang menyelenggarakan layanan 24 jam, jumlah kunjungan pasien mencapai 120 hingga 150 orang per sesi (pagi dan sore), angka yang masih dapat ditangani dengan baik oleh tenaga medis yang ada.
Hingga kunjungan ini dilakukan, Komisi II mengaku belum menerima keluhan signifikan dari masyarakat terkait pelayanan Puskesmas yang disampaikan ke DPRD. (Sha)
