TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat memastikan pembangunan daerah terus berjalan optimal. Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., didampingi Wakil Wali Kota, Ibnu Saud Is, menghadiri dan menyampaikan usulan strategis daerah dalam Forum Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kalimantan Utara pada Senin (27/10/2025).
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari reses masa persidangan I tahun 2025–2026 Komisi V DPR RI dan berlangsung di Provinsi Kalimantan Utara hingga 31 Oktober 2025. Forum ini menjadi platform krusial bagi daerah untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan kepada legislatif pusat.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Gubernur Kalimantan Utara, anggota DPRD Kota Tarakan, jajaran perangkat daerah Provinsi dan Kota, serta delegasi lengkap dari mitra kerja utama Komisi V DPR RI.
Kehadiran mitra kerja ini menunjukkan fokus Komisi V pada sektor-sektor kunci Pembangunan seperti Infrastruktur dan Perumahan dari Kementerian PUPR, transportasi melalui Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, PT ASDP, PT PELNI, dan LPPNPI (AirNav Indonesia), pembangunan wilayah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa serta mitigasi bencana dan geofisika melalui BMKG dan BNPP/Basarnas.
Seluruh mitra kerja Komisi V memaparkan program, kendala, dan capaian mereka yang spesifik berkaitan dengan pembangunan di wilayah Kalimantan Utara.
Puncak kegiatan adalah sesi diskusi dan penyampaian aspirasi daerah. Wali Kota Khairul menggunakan kesempatan ini untuk memaparkan secara detail kondisi terkini Kota Tarakan serta usulan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak.
Fokus utama Wali Kota adalah pada kebutuhan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini menyusul adanya pemotongan transfer ke daerah yang dikhawatirkan dapat melambatkan atau bahkan menunda proyek-proyek pembangunan prioritas di Tarakan.
“Kami berharap penuh Komisi V DPR RI dapat menjadi jembatan perjuangan Tarakan di tingkat pusat, khususnya dalam mengamankan alokasi anggaran infrastruktur,” ujar dr. Khairul.
“Dukungan fiskal dari pusat sangat vital agar momentum pembangunan di Tarakan, sebagai kota perbatasan, tidak terhambat. Kami mengajukan beberapa proyek strategis yang berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Beberapa usulan yang diduga disampaikan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam forum tersebut mencakup proyek-proyek vital seperti percepatan pembangunan infrastruktur penunjang bandara dan Pelabuhan, peningkatan kapasitas jaringan jalan kota, hingga bantuan perumahan rakyat dan sanitasi.
Kegiatan ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dan Wali Kota Tarakan, sebagai simbol penguatan hubungan kerja sama dan komitmen bersama antara DPR RI dan Pemerintah Kota Tarakan. (adv)
