TARAKAN – Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, bersama jajaran pimpinan DPD RI dari bidang perekonomian dan unsur Sub Wilayah Sulawesi dan Kalimantan, baru-baru ini meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kunjungan ini berfokus pada pengawasan mutu, keberlanjutan lingkungan, dan memastikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.
Dalam pemaparan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, terungkap bahwa pembangunan IKN kini telah beranjak dari tahap 1 (wilayah eksekutif) menuju pembangunan kawasan legislatif.
Kawasan lembaga negara seperti MK, MPR, DPR, dan DPD sudah dalam proses pengerjaan dan direncanakan akan selesai pada tahun 2028 sesuai Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden.
Sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian alam, rombongan DPD RI turut serta dalam penanaman pohon tanaman endemik Kalimantan.
Ketua PURT Hasan Basri, yang juga menjabat Ketua Kaukus Kalimantan DPD RI, menekankan bahwa kegiatan ini adalah tradisi untuk “meninggalkan jejak hijau di Nusantara.”
“Penanaman ini menjadi langkah memastikan keberlanjutan lingkungan yang merupakan nilai utama dalam pembangunan IKN,” jelas Hasan Basri.
Ia menambahkan bahwa konsep IKN menargetkan penghijauan sekitar 60-70 persen, sejalan dengan visi “Green Demokrasi” yang digaungkan Ketua DPD RI.
Di samping dukungan penuh, DPD RI juga menyampaikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek IKN.
“Kami berharap ini benar-benar bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Kami juga menyampaikan perlunya pengawasan ketat agar pengerjaan sesuai mutu, tidak asal jadi,” tegas Hasan Basri.
Isu dampak bagi masyarakat lokal menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut, yang turut dihadiri Gubernur dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Timur.
Beberapa Bupati menyampaikan keluhan bahwa meskipun pembangunan berjalan lancar, masyarakat sekitar belum terlalu merasakan dampak ekonomi karena akses utama ke wilayah IKN lebih banyak melalui jalan tol.
Menanggapi hal ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjamin bahwa perhatian terhadap ekonomi kerakyatan sudah menjadi agenda.
“Wilayah sekitar itu akan dibangun perekonomian kerakyatan seperti pasar yang bekerja sama dengan UMKM setempat,” janji Basuki.
Sebagai perwakilan daerah penyangga, Hasan Basri menyatakan dukungan penuh agar proyek ini selesai tepat waktu, mengingat wilayah Kalimantan Utara juga akan terdampak positif karena kedekatannya dengan IKN.
“Semua produk yang dipakai untuk membangun juga merupakan produk dalam negeri. Kami berharap proyek ini bisa selesai dengan baik dan tepat waktu untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan Republik ini,” tutup Hasan Basri. (*)
