TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka resmi Rapat Koordinasi Akselerasi Capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Rakor yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (25/11), turut dihadiri Kepala Satuan Tugas Wilayah IV Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tri Budi Rochmanto, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E, M.Si., dan seluruh Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kaltara.
Wagub Ingkong menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang tertib administrasi, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan bebas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Selain itu, rapat ini juga untuk memastikan seluruh indikator standar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam program pencegahan korupsi terintegrasi dapat terpenuhi secara berkualitas, paripurna dan memadai.
“Rapat ini menjadi sarana evaluasi internal bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mengukur kinerja serta komitmen anti korupsi pada masing-masing perangkat daerah,” kata Wagub.
Ia menuturkan saat ini capaian pemenuhan dokumen indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Pemprov Kaltara baru mencapai 60 persen, dan akan terus dilengkapi hingga batas akhir masa pelaporan.
“Capaian ini menjadi perhatian penting bagi kita semua agar percepatan dan penyempurnaan dapat segera dilakukan,” ujarnya.
Wagub meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah agar segera dapat melengkapi kekurangan dokumen dan data dukung MCP sesuai ketentuan, khusus bagi perangkat daerah yang membidangi perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa agar meningkatkan pemenuhan indikator secara efektif dan tepat waktu.
Pemprov Kaltara akan menjadikan indeks pencegahan korupsi sebagai bagian dari penilaian kinerja perangkat daerah, sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih.
Wagub Ingkong menginstruksikan Biro Administrasi Pembangunan untuk memantau dan memitigasi risiko keterlambatan Proyek Strategis Daerah Tahun 2025, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tepat kualitas dan memiliki manfaat nyata bagi pelayanan publik.
“Saya menegaskan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas KPK, bukan hanya tugas Gubernur, tetapi menjadi kewajiban moral bagi seluruh aparatur Pemerintah Daerah,” pungkasnya.(*)
