TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, didampingi jajaran perangkat dinas terkait, berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hybrid (virtual melalui Zoom meeting) baru-baru ini.
Rakornas tingkat nasional ini berfokus pada isu-isu krusial terkait Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu Alih Fungsi Lahan, penetapan Lahan Baku Sawah, serta perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi forum penting bagi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan.
Dalam arahannya, Kemendagri secara tegas menyoroti perlunya konsolidasi data yang akurat dan sinkronisasi regulasi tata ruang daerah.
Sinkronisasi ini wajib dilakukan agar perencanaan daerah selaras dengan agenda nasional, terutama dalam rangka mencegah alih fungsi lahan strategis dan menjamin ketahanan pangan di setiap wilayah.
Bupati Ibrahim Ali, yang mengikuti rapat dari Ruang Rapat Bupati Tana Tidung, menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam mengimplementasikan kebijakan nasional mengenai perlindungan ruang dan lahan pertanian.
“Konsistensi dalam menjaga kawasan pangan berkelanjutan adalah aspek esensial bagi ketahanan pangan daerah kita dan merupakan penentu arah pembangunan jangka panjang di Tana Tidung,” ujar Bupati.
Selain itu, Rakornas ini juga membahas penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta langkah-langkah prosedural untuk pembaruan rencana tata ruang yang harus diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berharap pembahasan dalam Rakornas ini dapat menjadi pedoman utama dalam merumuskan tata ruang daerah yang tidak hanya akurat dan adaptif, tetapi juga menjamin keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. (**)
RTRW, Penataan Ruang, Mendagri, Ibrahim Ali, Bupati Tana Tidung, LP2B, KP2B, Alih Fungsi Lahan, Ketahanan Pangan, Rakornas Tata Ruang, Kebijakan Nasional, Kaltara
