TANJUNG SELOR – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan perbatasan merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, serta membuka ruang percepatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri sekaligus membuka Seminar Nasional Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (AMP Kaltara), yang digelar di Balroom Hotel Luminor, Selasa (25/11).
Mengusung tema “Peluang dan Tantangan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah Perbatasan”, menurut Wagub Ingkong, isu ini sangat relevan dengan dinamika pembangunan nasional saat ini.
Wagub mengatakan Provinsi Kaltara memiliki posisi yang sangat istimewa dan strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Daerah ini bukan hanya sekadar wilayah terluar, melainkan Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“DOB ini bukan hanya sekadar pemekaran administratif, melainkan sebuah rekayasa kebijakan yang harus dirancang secara matang, terukur, serta berbasis pada kebutuhan dan kapasitas riil daerah,” kata Wagub.
Peluang pembentukan DOB di wilayah perbatasan sangat besar, diantaranya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, peningkatan investasi, serta penguatan identitas kebangsaan di wilayah yang berhadapan langsung dengan negara lain.
Disaat yang sama, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kesiapan fiskal, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur pemerintahan, harmonisasi tata kelola, hingga stabilitas keamanan wilayah harus menjadi pertimbangan utama.
“Oleh karena itu, setiap langkah strategis harus dilandasi kajian akademik yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat, akademisi, lembaga penelitian, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa untuk merumuskan arah pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terencana dan strategis,” ucapnya.
Wagub Ingkong mengajak seluruh peserta, akademisi, dan khususnya aliansi masyarakat perbatasan untuk menjadikan forum ini sebagai wadah kontribusi pemikiran yang konstruktif dan strategis.
“Mari kita wujudkan Kaltara yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan dengan DOB-nya, sebagai simbol kedaulatan, kesejahteraan, dan akselerator pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)
