JAKARTA- Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi geopolitik global yang kian memanas.
Menanggapi keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dalam konflik dengan Iran, serta kontak senjata antara Afghanistan dan Pakistan, Hasan Basri mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan intervensi diplomatik yang lebih agresif.
Menurutnya, situasi saat ini tidak hanya menjauhkan dunia dari perdamaian, tetapi juga meruntuhkan legitimasi lembaga perdamaian internasional, termasuk Board of Peace (BOP) di mana Indonesia berperan aktif di dalamnya.
Hasan Basri menekankan bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak.
Ia mendorong Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, untuk menjalankan amanat UUD 1945 alinea keempat.
“Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kita harus hadir untuk menghentikan perang dan menciptakan situasi kondusif di Timur Tengah serta wilayah internasional lainnya,” tegas lelaki yang akrab disapa HB ini.
DPD RI menyoroti bahwa peperangan hanya akan menyisakan duka mendalam bagi peradaban.
Hasan Basri merinci beberapa dampak fatal dari konflik yang berkepanjangan. Lonjakan korban jiwa dan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas akibat luka perang.
Kerugian finansial yang masif bagi semua pihak yang terlibat. Kerusakan tatanan hukum internasional yang seharusnya dipatuhi oleh bangsa-bangsa berdaulat.
Dalam pernyataannya, Hasan Basri menyerukan agar PBB segera menunjukkan eksistensinya sesuai mandat Piagam PBB Pasal 2 prinsip-prinsip dasar dan pasal 4 kewajiban dan keanggotaan.
Selain itu, ia secara khusus meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk lebih maksimal dalam menangani konflik sesama negara anggota, seperti Afghanistan dan Pakistan.
Indonesia disarankan untuk mengusulkan Sidang Umum Luar Biasa atau pertemuan tingkat kepala negara, baik di lingkup PBB maupun OKI, guna memutus rantai eskalasi perang secara cepat.
Di sisi domestik, Hasan Basri memberikan peringatan serius mengenai dampak konflik terhadap sektor energi.
Dengan ketergantungan impor minyak yang tinggi dari kawasan Arab, gangguan di Timur Tengah dapat melumpuhkan stabilitas dalam negeri.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan minyak nasional saat ini hanya bertahan untuk sekitar 20 hari.
Pemerintah diminta segera menyusun skema mitigasi guna melindungi masyarakat dari ancaman krisis energi global.
Terakhir, Hasan Basri mengingatkan bahwa perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik adalah harga mati. Pemerintah diminta bersiap melakukan langkah evakuasi jika situasi terus memburuk.
“Perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah hanya menyengsarakan rakyat. Terlebih di bulan Ramadan ini, kami menyerukan dialog dan persaudaraan demi menjaga perdamaian abadi,” tutupnya. (*)
