TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan mengambil langkah tegas terkait penghentian sementara (suspend) operasional lima dapur penyedia program makanan bergizi gratis di Kota Tarakan. Secara kelembagaan, DPRD Kota Tarakan bakal segera menyurat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) guna meminta pembukaan kembali kelima dapur tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, saat ditemui awak media, Selasa (4/8/2026) malam.
“Langkah terakhir dari DPRD secara kelembagaan, kita akan menyurat ke BGN untuk meminta membuka lima dapur yang di-suspend. Suratnya mungkin pekan ini akan kita kirim,” ujar Simon.
Simon mengungkapkan, hingga saat ini belum ada perkembangan positif maupun kejelasan mengenai kepastian beroperasinya kembali lima dapur tersebut. Penghentian sementara ini berdampak pada tiga yayasan pengelola, yakni Yayasan Kristen Toraja, Yayasan Pangan Emas Kaltara, dan Yayasan Sadewa Pejuang Bergizi.
Berdasarkan data yang dihimpun, durasi penutupan sementara variatif, bahkan salah satu dapur milik Yayasan Kristen Toraja (Kamusi 1) tercatat telah di-suspend selama 122 hari. Sementara dapur lainnya mengalami penutupan paling singkat selama 27 hari.
Meskipun status penghentian sementara umumnya dipicu oleh adanya temuan evaluasi yang harus diselesaikan, Simon menyayangkan belum adanya pembukaan kembali unit yang telah menyelesaikan seluruh catatan perbaikan.
“Suspen ini kan berarti ada temuan yang harus dikliringkan. Tapi pertanyaannya, ada beberapa dapur yang sudah clear, tapi sampai hari ini belum juga dibuka. Contohnya Yayasan Kristen Toraja itu, sudah 122 hari tidak dibuka padahal temuan-temuan sudah diselesaikan,” terangnya.
Simon menegaskan bahwa fokus utama DPRD bukan sekadar kelangsungan operasional dapur, melainkan hak puluhan ribu anak di Kota Tarakan yang terhenti untuk menerima asupan makanan bergizi gratis.
“Yang paling saya lihat bukan masalah dapurnya, tetapi anak-anak kita di Kota Tarakan yang mempunyai hak untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Kalau ada lima dapur yang ditutup dan satu dapur melayani sekitar 2.000 anak, berarti ada 10.000 anak yang dirugikan. Ini yang sangat kita sayangkan,” tegas Simon.
Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini pihak DPRD terus menerima pertanyaan dan keluhan dari masyarakat serta para orang tua siswa terkait alasan terhentinya penyaluran program tersebut di wilayah mereka. Oleh karena itu, surat resmi yang dikirimkan ke BGN diharapkan dapat memberikan jawaban pasti dan solusi terbaik bagi anak-anak di Kota Tarakan. (Sha)
