TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat pemerataan akses listrik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah yang masih sulit dijangkau, Senin (10/8).
Saat ini, masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga yang belum menikmati aliran listrik dan 60 desa yang belum terlayani secara memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara untuk mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan di daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., bersama jajaran melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM guna memperjuangkan dukungan program elektrifikasi bagi Kaltara.
Dalam pemaparannya, Ferdy menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari kondisi geografis yang didominasi wilayah perbatasan dan pedalaman, hingga tingginya biaya pembangunan jaringan listrik.
Selain menyampaikan tantangan tersebut, Pemprov Kaltara juga mempresentasikan langkah percepatan elektrifikasi dengan target penyelesaian secara bertahap dalam tiga tahun ke depan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan.
“Upaya tersebut mendapat respons positif dari Kementerian ESDM. Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kaltara melalui tiga program utama dengan total nilai sekitar Rp471 miliar,” katanya.
Program tersebut meliputi perluasan jaringan listrik pada 62 titik senilai sekitar Rp200 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di 16 lokasi senilai sekitar Rp250 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar Rp21 miliar.
Untuk tahap pelaksanaan tahun 2026, program pembangunan PLTS Komunal direncanakan menyasar 11 titik yang mencakup 15 desa. Lokasinya tersebar di Kabupaten Malinau sebanyak 4 titik dan Kabupaten Nunukan sebanyak 7 titik. Sementara itu, program perluasan jaringan listrik pada tahun 2026 direncanakan menjangkau 74 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltara.
Ferdy mengatakan keberhasilan memperoleh dukungan tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
“Kementerian ESDM meminta pemerintah daerah memastikan data penerima manfaat akurat, lokasi kegiatan siap dilaksanakan, serta seluruh perizinan dan dukungan lapangan diselesaikan sejak awal agar tidak menghambat pelaksanaan program,” katanya.
Pelaksanaan program dijadwalkan berlangsung mulai September 2026 hingga Juli 2027. Pemprov Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat tepat waktu.
Menurut Ferdy, percepatan elektrifikasi bukan hanya bertujuan menghadirkan listrik, tetapi juga membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus memperluas akses listrik hingga menjangkau seluruh wilayah. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam menikmati layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar,” tutupnya. (dkisp)
