TARAKAN — Memperkuat rasa kebangsaan di wilayah perbatasan menjadi krusial di tengah kemajemukan masyarakat. Anggota MPR RI, H. Hasan Basri, menekankan pentingnya pengamalan Empat Pilar Bangsa — Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — sebagai pedoman utama menjaga kerukunan warga di Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal tersebut disampaikan Hasan Basri saat menggelar temu warga dan dialog kebangsaan bersama keluarga besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kaltara.
Dalam pemaparannya, Hasan Basri menyoroti posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya di wilayah strategis ini harus dirawat melalui nilai gotong royong dan keadilan sosial.
“Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, melainkan pedoman hidup. Di perbatasan yang majemuk seperti Kaltara, keberagaman adalah kekayaan, bukan pemisah,” ujar Hasan Basri di hadapan para tokoh dan warga paguyuban.
Sesi dialog berlangsung dinamis saat perwakilan tokoh masyarakat KKSS, Andi Ahmad, mempertanyakan peran nyata nilai kebangsaan dalam mencegah potensi gesekan sosial antaretnis di daerah perbatasan.
Menjawab hal itu, Hasan Basri menekankan peran kunci organisasi kemasyarakatan dan paguyuban dalam meredam konflik sejak dini.
“Paguyuban seperti KKSS punya peran strategis sebagai perekat sosial. Utamakan dialog, saling menghormati, dan hidupkan nilai kekeluargaan. Jika gotong royong dijaga, potensi gesekan bisa kita cegah sejak dini,” tegasnya.
Selain isu kerukunan, persoalan tantangan arus informasi di media sosial juga menjadi perhatian. Perwakilan Kerukunan Perempuan KKSS, Nurhayati, menyuarakan kekhawatirannya terkait kerentanan generasi muda terhadap dampak negatif media sosial dan lunturnya wawasan kebangsaan.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Hasan Basri mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan karakter anak.
“Penanaman nilai kebangsaan harus dimulai dari rumah. Orang tua perlu memberi teladan dalam menyaring informasi — saring sebelum sharing — serta mengenalkan hak dan kewajiban warga negara sesuai amanat UUD 1945,” jelas Hasan Basri.
Ia menambahkan, ruang diskusi positif dan kegiatan kebudayaan antar-komunitas harus terus digalakkan agar generasi muda Kaltara tidak kehilangan akar jati diri bangsa di era digital. (*)
