JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengajukan anggaran pengadaan impor vaksin Sinovac sebesar Rp 20.9 Triliun. Menurut BGS anggaran tersebut hanya untuk vaksin Sinovac, karena jenis vaksin lain belum disampaikan dari Bio Farma.
Menanggapi permintaan anggaran yang melambung ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawal dana vaksin agar tidak ada masalah terkait anggaran di kemudian hari.
“Seperti yang kita tahu, anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini besar sekali, karenanya KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampe nanti jadi masalah di kemudian hari,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (15/1).
Sahroni juga menyebut, anggaran yang besar tentunya menjadi sasaran empuk bagi koruptor, hingga tak saja harus diawasi, namun KPK juga harus meningkatkan pengawasannya. “Diikuti terus seluruh prosesnya, dipastikan semuanya clear dan wajar, dan yang pasti, pengawasan yang tak main-main. Soalnya ini soal hidup mati rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, politikus Nasdem itu, juga meminta kepada KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan hingga hasilnya bisa maksimal.“Saya juga meminta kepada Ketua KPK agar tidak ragu untuk kerjasama dengan lembaga lain jika memang dibutuhkan, yang penting awal sampe akhir pokoknya semua aman, bersih, clear,” pungkasnya. (ren/int)
