JAKARTA – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mendorong semua partai, baik koalisi pemerintah maupaun oposisi, menolak kudeta Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Baik yang oposisi maupun yang ada di barisan pemerintah secara bersama-sama perlu bersikap menolak praktek buruk kudeta partai,” kata Ubed, Senin (8/3).
Kudeta partai, menurut Ubed, telah berkali-kali dilakukan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dualisme kepemimpinan sebelumnya terjadi di PPP dan Partai Golkar. Kemelut di dua partai itu terjadi selama dua tahun.
Di ujung kemelut itu, PPP kemudian berhasil menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum. Sementara, Golkar menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar. “Keduanya kemudian menjadi pendukung pemerintah,” kata Ubed.
Ubed mengatakan sulit menghindari pandangan bahwa kudeta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) terjadi karena intervensi orang Istana. Sebab, Moeldoko, ketua umum yang ditetapkan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
“Bedanya dengan kasus PPP dan Partai Golkar adalah jagonya pemerintah bukan sedang menjabat kepala KSP atau jabatan lainya,” ujarnya.
“Rezim Jokowi ini sesungguhnya secara empirik dapat dianalisis berkali-kali ‘mengkudeta’ partai politik,” kata Ubde.
Menurut Ubed, fenomena kudeta partai oleh pemerintah merupakan bencana demokrasi. Praktik tersebut jelas mengganggu kehidupan partai politik. Ubed menyebut partai merupakan salah satu pilar demokrasi yang turut menentukan masa depan negara. “Fenomena tersebut bisa saja akan terjadi pada partai partai lain juga,” katanya.
Lebih lanjut, Ubed menyatakan partai pendukung pemerintah juga harus berani menegur Moeldoko. Selain itu, kata Ubed, partai-partai tersebut bisa juga bersikap keras dengan keluar dari barisan koalisi Jokowi.
“Balik badan keluar dari koalisi rezim yang makin tidak demokratis ini, itu pilihan yang cukup rasional untuk menegakan demokrasi,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Jumat (5/3). Dalam KLB yang dinilai ilegal oleh AHY, Moeldoko diangkat sebagai ketua umum Demokrat dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina. Selain itu, Jhoni Allen didapuk sebagai sekretaris jenderal Demokrat. Kubu Moeldoko sendiri akan menyerahkan hasil KLB Deli Serdang ke Kemenkumham hari ini.
Menurutnya, syarat-syarat penyelenggaraan KLB tidak terpenuhi. Syarat tersebut antara lain, harus disetujui minimal oleh dua per tiga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjumlah 34 dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berjumlah 514. Penyelenggaraan KLB juga harus disetujui ketua majelis tinggi partai.
Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) juga telah mengecam aksi kudeta yang dilakukan sejumlah mantan pendiri dan kader serta Moeldoko. SBY menyebut Moeldoko dengan darah dingin telah melakukan kudeta. (int/sha)
