TARAKAN – Aliansi mahasiswa dan petambak kembali turun ke jalan menyuarakan persoalan harga udang yang anjlok. Kali ini, titik aksi dipusatkan di depan Pelabuhan Tengkayu, Rabu (2/11/2022).
Aksi Gabungan Jilid II antara mahasiswa dan petambak masih mengusung tema Udang Elit Harga Sulit ini. Kegiatan ini dimulai dari Stadion Datu Adil Tarakan dan bergeser menuju Pelabuhan Tengkayu II Kota Tarakan yang dipusatkan titik aksi. Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 Wita ini dijaga ketat pihak kepolisian Polres Tarakan di bantu dengan Brimob Polda Kaltara.
Menanggapi aksi yang digelar mahasiswa dan petambak, Walikota Tarakan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tarakan, Perumda Agrobisnis Tarakan Mandiri, dan Disperindagkop Tarakan turut hadir memberikan kepastian soal harga udang.
Anjaswandi, Korlap Aliansi Mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan ke pemerintah Provinsi Kaltara dan Pemkot Tarakan. Pertama, meminta pemerintah daerah merealisasikan UU 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kedua, mendesak pertanggungjawaban pemerintah provinsi Kaltara dan Pemkot Tarakan terhadap ketidakstabilan harga jual udang windu di Kalimantan Utara. Ketiga, mendesak pemerintah mengeluarkan Pergub maupun perda yang mengatur harga jual udang windu dan seluruh hasil sektor perikanan di Kalimantan Utara.
Meski sempat bersitegang dengan pemerintah kota Tarakan saat dialog di jalan terkait solusi jangka pendek yang ditawarkan oleh BUMD Agrobisnis, namun demo berakhir dengan kondusif. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian antara aliansi mahasiswa, perwakilan petambak dan Wali Kota Tarakan yang disaksikan oleh DPRD Tarakan.
“Dalam surat perjanjian tersebut disepakati akan membentuk satgas. Dalam pembentukan satgas kami kasih waktu 7 X 24 jam, setelah surat ditandatangani,” tegas Anjas.
Meski ada langkah konkrit yang diambil oleh Wali Kota Tarakan, mahasiswa tetap kecewa dan sangat menyayangkan sikap gubernur yang tidak hadir. Sebab, sebelum aksi, mahasiswa sudah menyurati beberapa pihak, yaitu gubernur Kaltara, DPRD Provinsi Kaltara, Walikota Tarakan, DPRD Tarakan serta cold storage yang ada di Kaltara.
“Namun yang hadir hanya wali kota dan DPRD Tarakan,” ujarnya.
Anjas juga menegaskan, Aliansi mahasiswa dan petambak akan terus mengawal surat pernjanjian yang telah disepakati dengan Wali Kota Tarakan, dr Khairul. Dalam surat perjanjian itu, ada solusi jangka pendek yang ditawarkan yakni membentuk satgas. Satgas ini yang kemudian mengawasi harga udang dengan melibatkan keterwakilan dari pihak aliansi, petambak dan pemerintah daerah.
Ia melanjutkan, solusi jangka pendek sudah ditawarkan yakni Rp 150 ribu per kg untuk jenis udang windu. Itu harga diberlakukan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri untuk size 20 seperti disebutkan dalam pemaparannya Ruslan, Direktur Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri.
“Kalau terkait solusi jangka pendek, saya rasa kurang puas dengan solusi yang diberikan. Tadi terjadi beberapa perdebatan karena solusi jangka pendek ini sudah pernah ditawarkan, tapi nyatanya masyarakat masih kecewa,” pungkasnya.(sha)
