TARAKAN – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun depan dipastikan mengalami penurunan signifikan. Hal ini terungkap setelah Pemerintah Kota menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke DPRD Tarakan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tarakan, Herman Hamid, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi keuangan APBD yang disampaikan oleh pemerintah, kondisi yang benar-benar (sulit) akibat ada pemotongan TKD (Transfer ke Daerah) yang diglobalkan kurang lebih Rp 400 miliar lebih,” ujar Herman Hamid saat ditemui usai pembahasan, Selasa (25/11/2025).
Akibat pemotongan tersebut, Herman menyebutkan bahwa nilai APBD Tarakan diprediksi tidak akan menyentuh angka Rp 1 triliun. “Sehingga APBD kita itu diproyeksi di angka Rp 900 miliar sekian,” tambahnya.
Menyikapi kondisi fiskal yang minim ini, Pimpinan DPRD tersebut telah menginstruksikan kepada seluruh komisi yang sedang menggelar rapat bersama mitra kerja (OPD) selama dua hari ini untuk lebih selektif dan jeli. “Kami menyampaikan kepada lembaga ini, untuk bagaimana teman-teman di komisi untuk memplototi benar-benar anggaran yang ada itu tepat sasaran yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegas Herman.
Meski anggaran terbatas, Herman memastikan bahwa pembangunan fisik tetap menjadi tolak ukur kinerja pemerintah, namun harus berdasarkan skala prioritas. Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan kantor pemerintahan baru serta program-program Wali Kota tetap diupayakan berjalan dengan dana yang minim tersebut.
Sebagai langkah antisipasi agar pembangunan tidak mandek, pihak eksekutif dan legislatif sepakat untuk gencar mencari sumber pendanaan lain dari pusat.
“Pak Wali pun dengan OPD-nya sudah berapa kali ke pusat, ke kementerian-kementerian. Begitu juga kami di lembaga, dicoba berkomunikasi membantu Pak Wali melalui partai-partai politik,” jelasnya.
Salah satu program yang diharapkan mendapat suntikan dana pusat adalah jaringan gas (Jargas), yang merupakan janji politik. “Upaya-upaya saat ini dari eksekutif dan legislatif, bagaimana dengan kondisi keuangan yang betul-betul minim tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Tarakan,” pungkasnya. (sha)
