TARAKAN – Masalah kekurangan daya tampung siswa di sekolah negeri kembali menjadi perhatian serius bagi Komisi II DPRD Kota Tarakan dalam rapat koordinasi terbaru. Wakil Ketua Komisi II, Markus Minggu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengevaluasi kasus yang terjadi pada tahun 2025 lalu di mana banyak calon siswa tidak tertampung.
Fokus utama diskusi kali ini adalah mencari solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun ajaran mendatang, khususnya di sekolah yang padat peminat.
Markus menyoroti SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 9 yang selama ini memiliki keterbatasan kuota rombongan belajar atau rombel. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk di sekitar sekolah tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan ruang kelas yang ada. Hal ini menyebabkan tekanan yang besar bagi Dinas Pendidikan setiap kali masa penerimaan peserta didik baru dimulai, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang cepat dan efektif.
Dalam pertemuan tersebut, Markus mendapatkan kabar baik bahwa Dinas Pendidikan telah menyetujui penambahan kuota di kedua sekolah tersebut. Penambahan ini diharapkan dapat menyerap lebih banyak siswa dari lingkungan sekitar sehingga zonasi sekolah dapat berjalan dengan lebih maksimal. Markus menekankan bahwa setiap anak di Tarakan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri yang berkualitas.
“Ternyata Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa ada kuota tambahan satu rombel untuk SMP 6 dan SMP 9 tahun ini,” jelas Markus Minggu.
Dengan adanya penambahan ini, total rombel di sekolah tersebut akan meningkat dari tujuh menjadi delapan rombel, yang secara langsung akan memperluas kesempatan bagi para pendaftar baru yang selama ini terkendala kuota terbatas.
Meskipun ada penambahan rombel, Markus juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur fisik sekolah untuk menampung tambahan siswa tersebut. Ia menyadari bahwa membangun gedung baru memerlukan waktu dan anggaran yang tidak sedikit dalam satu tahun anggaran.
Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di area sekolah tanpa mengurangi kenyamanan belajar mengajar.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, pihak sekolah akan melakukan optimalisasi ruang kelas dengan memanfaatkan ruangan lain yang tersedia. Meskipun tidak ada pembangunan fisik gedung baru dalam waktu dekat, pemanfaatan ruang seperti laboratorium atau perpustakaan yang dimodifikasi menjadi solusi sementara yang paling realistis.
Markus memastikan bahwa aspek keamanan dan kelayakan ruang tetap menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini.
“Mereka mensiasati dengan memanfaatkan ruang yang ada, apakah itu perpustakaan atau ruang lain yang dijadikan ruang kelas untuk menampung pendaftar baru,” kata Markus.
Ia berharap dengan langkah ini, krisis daya tampung di tingkat menengah pertama dapat segera teratasi sembari menunggu perencanaan pembangunan jangka panjang dari pemerintah daerah. (Sha)
