TARAKAN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara lakukan kunjungan kerja dengan Kesbangpol Kota Tarakan, Kamis (18/8/2022) lalu. Dalam kunker tersebut, Komisi I membahas tentang tahapan pemilu dan organisasi.
Anggota Komisi I DPRD Kaltara H Khaerudin Arief Hidayat menuturkan, Kesbangpol telah mendata beberapa organisasi terlarang yang perlu diwaspadai. Bukan hanya itu, dari 400 organisasi yang terdaftar, saat ini tinggal 160 organisasi yang masih aktif.
“Saat ini banyak organisasi yang sudah tidak aktif. Ada juga organisasi yang perlu di waspadai. Kesbangpol sudah melakukan pendataan,”jelasnya.
Selain membahas organisasi, Komisi I DPRD Kaltara juga menanyakan persiapan pemilu termasuk bantuan partai politik.
“Terkait persiapan pemilu mereka sudah bertahap mempersiapkan dan selalu berkoordinasi dengan KPU. Mengenai anggaran pilkada juga sudah disampaikan,”kata Arief.
Dalam menghadapi pemilu serentak, lanjut Arief, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga akan dilakukan sharing pendanaan antara pemerintah kota dan provinsi.
“Kami akan mengawal anggaran pilkada ini,”ujarnya.
Kesbangpol juga menitip pembangunan kantor sebagai ujung tombak dalam pemilu.
“Kantor ini sebagai wadah mereka untuk melakukan kegiatan dan menjalankan tugas. Kesbangpol mempunyai tugas untuk menanamkan nilai kebangsaan kepada masyarakat. Tentu mereka butuh penguatan dalam rangka memberikan sosialisasi,”pungkasnya.(sha)
