NUNUKAN – Dalam Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan lll tahun sidang 2023 – 2024 di kantor DPRD, sebanyak empat fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045, Senin (15/7/24).
Mengawali kegiatan tersebut, Fraksi Hanura mendapatkan kesempatan pertama menyampaian pandangan umum terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut.
Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas visi jangka panjang yang diusung dalam RPJPD 2025-2045.
Fraksi ini menekankan bahwa Keberlanjutan dan inklusivitas Pembangunan sangat penting dalam setiap program yang direncanakan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Hanura menyampaikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan pelaku UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas SDM dalam rangka mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi dala menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Pada Prinsipnya kami menyetujui Raperda RPJPD 2025-2045 dilanjutkan ke tahap pembahasan,” kata Ahmad Triyadi, Juru Bicara Fraksi Hanura.
Usai Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pengembangan SDM di bidang Pendidikan dalam RPJPD.
“Selama ini kita hanya focus pada Infrastrukturnya namun mengabaikan peningkatan kualitas dan keterampilan para tenaga pendidik di pedalaman, sebagaimana kualitas guru guru di kota pada umumnya,” kata Gat S.Pd Juru Bicara Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat menilai Peningkatan Kualitas sumber daya manusia harus berdasarkan perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan ketimpangan SDM di bidang Pendidikan.
Pembangunan dibidang Pendidikan diarahkan kepada peningkatan SDM dimana pemerintah andil memberikan dukungan melalui beasiswa.
Seharusnya pemerintah daerah juga perlu menyetarakan penerima beasiswa bukan hanya segelintir orang yang tingkat ekonominya tinggi.
“Ini Fakta bahwa mereka yang memiliki tingkat ekonomi tinggi tentu berprestasi karena fasilitas belajarnya terpenuhi dan mendapatkan kesempatan belajar dengan baik sedangkan anak yang kurang beruntung tidak mendapatkan apa apa meskipun mereka berprestasi,” tegasnya.
Karena itu dalam RPJPD nantinya Eksekutif dan Legislatif harus sinergis, terdepan untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.
Namun Fraksi ini meminta meminta perhatian lebih pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan, karna sektor yang dimaksud menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kami menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pedesaan dan aksesibilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.” kata Gat, S.Pd juru bicara Fraksi Demokrat.
Selain Fraksi Demokrat, Fraksi PKS juga menyampaikan Pandangan Umumnya terhadap RPJPD 2025-2045 tersebut.
Melalui juru Bicara Fraksi, Andi Krislina SE, Fraksi PKS menekankan Pertama, Untuk mewujudkan cita cita bersama tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan akses transportasi yang memadai.
Fraksi PKS megusulkan agar didirikan pembagunan seperti, Pembangunan jembatan penghubung pulau nunukan ke pulau sebatik, Pembangunan jembatan penghubung tanjung cantik menuju sei ular, Akses jalan perbatasan di serudong seimanggaris, Kawasan perniagaan, perbatasan di serudong seimanggaris, Jalur kereta api cepat sei ular menuju ibu kota negara, Jalan tol sei ular ke malinau, Jalan lingkar pulau nunukan.
Kedua, agar terjadinya percepatan pembangunan, pemerataan sosial, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat dikabupaten nunukan, dibutuhkan kebijakan dari pemerintah sehingga beberapa daerah ini diusulkan untuk dibentuk daerah otonomi baru (DOB), DOB Sebatik, DOB krayan, DOB Kabudaya.
Ketiga, terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat Nunukan yang semakin hari semakin memprihatinkan yakni masalah krisis air dan pemadaman listrik, kami berharap kepada pemerintah agar memberikan solusi terbaik sehingga problem ini tidak berkepanjangan.
Keempat, berkaitan dengan sektor kemiskinan dan pengangguran. Fraksi PKS memandang agar pemerintah serius mengelola pemerintahan sehingga terbuka lapangan kerja, masih banyak potensi sumber daya alam dikabupaten nunukan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.
Baik sektor kelautan, pertanian maupun umkm. Dibutuhkan pemerintah yang mampu melakukan terobosan agar terbuka lapangan kerja sehingga kemiskinan dan pengangguran dikabupaten nunukan bisa teratasi.
Kelima, menyikapi permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan dimasyarakat kabupaten nunukan seperti harga rumput laut yang turun, kelangkaan bbm dan krisis rumah sakit.
“ Kami dari fraksi partai keadilan sejahtera meminta keterlibatan dan gerakan cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan beberapa problem yang menjadi keresahan dimasyarakat akhir akhir ini.” Kata Andi Krislina SE.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan Pemandangan Umum, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada rapat paripurna sebelumnya, tentu dengan melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nunukan serta dukungan dari semua pihak yang terkait.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah terkait program pembangunan yang ada di setiap kecamatan agar tetap menjadi perhatian pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah karena hal ini sangat penting bagi masyarakat.
Fraksi Perjuangn Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memastikan pembangunan infrastruktur di setiap desa dapat terbangun.
Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian masyarakat kabupaten Nunukan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian.
Terkait potensi alam di setiap kecamatan, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih giat dalam mengupayakan program Pembangunan dengan memaksimalkan seluruh potensi alam yang ada di setiap kecamatan.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menjamin keseimbangan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan.
Dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD Nunukan, empat Fraksi menyampaikan Pandangan Umum, dua Fraksi lainnya dinyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan selanjutnya.
RPJPD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi dan masalah daerah, serta aspirasi masyarakat. (*)
