TARAKAN – Persoalan pembebasan lahan yang berada di Jalan Hasanudin, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan akses jalan menuju, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12 Tarakan, masih terus bergulir.
Ketua Komisi I DPRD Tarakan Adyansa menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat bersama OPD Dinas Perumahaan dan Kawasan Tarakan. Dilihat dari rancangan KUA PPAS APBD 2024, pemerintah telah memasukan pembebasan lahan di anggaran.
“Kami masih menunggu pemilik lahan, kami sudah temuin untuk membuat perjanjian, ternyata sama saat ini belum ada,” tutur politisi PKS.
Komsi I DPRD Tarakan akan kembali coba untuk memidiasi lagi, agar dapat terselesaikan. Jika nanti setelah mediasi masih belum disepakati jalan keluar, maka pihaknya akan mengambil langka-langkah lain, agar akses menuju ke sekolah bisa dilalui.
“Saya baru diinfo, kalau orang tua murid juga bertindak untuk mencari akses lain, orang tua murid juga akan patungan untuk menimbun jalan untuk bisa menjadi akses masuk sekolah,” ungkap Adyansa.
Di dalam KUA PPAS 2024, apresial anggarannya masih sama seperti tahun lalu sekitar Rp 1,3 M. Hanya saja, jika pemilik lahan juga tidak ada informasi otomatis lebih lanjut, DPRD Tarakan akan melaksanakan rencana lain.
“Dibanding dana yang mau kita hibahkan untuk lahan hilang percuma bagus kita ahlikan lahan seperlunya. Kami harap jangan sampai anggaran ini jadi silpa,” jelas Adyansa.
Diceritakan Adyansa, komisi I DPRD Tarakan sudah pernah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan bersama pemerintah dengan dua opsi penawaran. Pertama, Pemilik lahan minta di DP Rp 500 juta secara langsung, sementara proses pemerintahan tidak bisa begitu.
Opsi kedua pemerintah diminta surat perjanjian, pihaknya memberikan keleluasaam pemilik untuk menyiapkan konsep perjanjian, nantinya setelah itu akan dipelajari oleh bidang hukum di pemerintahan. Jika tidak melanggar aturan maka dapat dilanjutkan dengan penandatanganan.
“Kami sebagai mitra pemerintah juga siap untuk tandatangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan akses jalan bisa segera dibuka. Kami masih menunggu draf perjanjian dari pemilik lahan. Kami juga ada sodorkan konsep tapi pemilik lahan tidak mau,” tutup Adyansa. (nri)
