SABAH- Sebuah pertemuan penting yang dikenal sebagai Rendezvous (RV) telah sukses dilaksanakan antara Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara) dan Pasukan Polis Marin (PPM) Wilayah 4 Sabah. Kegiatan ini berlangsung di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia, menandai komitmen kuat kedua belah pihak dalam menjaga keamanan dan stabilitas maritim di kawasan tersebut. Kamis (29/05/2025)
Pertemuan strategis ini bertujuan utama untuk mempererat jalinan kerja sama dan koordinasi antara Ditpolairud Polda Kaltara dan PPM Wilayah 4 Sabah. Inisiatif ini krusial dalam upaya bersama menjaga keamanan serta menegakkan hukum di wilayah perairan yang berbatasan langsung, yang seringkali menjadi jalur rawan aktivitas ilegal. Dengan sinergi yang lebih erat, diharapkan tantangan keamanan maritim dapat diatasi secara lebih efektif.
Delegasi dari Ditpolairud Polda Kaltara dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Kaltara, Kombes Pol Tidar Wulung Dahono, S.H., S.I.K., M.H. Kehadiran beliau menunjukkan keseriusan pihak Indonesia dalam pertemuan ini. Sementara itu, Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah diwakili oleh SUPT. Jeffri bin Bidin – Timbalan Komander PPM W4, yang juga membawa semangat kolaborasi dari pihak Malaysia.
Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai poin krusial menjadi fokus pembahasan. Agenda utama meliputi persiapan Maritim Border Patrol Coordinating Group (MBPCG) Ke-8, sebuah forum penting untuk koordinasi patroli maritim. Selain itu, dibahas pula perlunya inovasi dalam kegiatan rutin, tindak lanjut atas perintah pimpinan terkait operasional bersama, hingga penyusunan rencana aksi ke depan. Rencana aksi ini mencakup pembentukan grup komunikasi yang lebih terkoordinasi, pelaksanaan patroli bersama, peningkatan kapasitas personel, dan penjajakan potensi Memorandum of Understanding (MoU) untuk kerja sama penegakan hukum yang lebih formal.
Diharapkan, dengan semakin kuatnya kerja sama antara Ditpolairud Polda Kaltara dan Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah ini, kedaulatan dan keamanan perairan perbatasan kedua negara dapat terus terjaga. Sinergi ini tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan maritim yang aman dan stabil, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. (*)
