NUNUKAN – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama, menilai rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Sebatik masih terlalu dini untuk diwujudkan.
Menurutnya, saat ini Sebatik belum memiliki kesiapan baik dari sisi sumber daya alam, pendapatan asli daerah, maupun infrastruktur pendukung.
“Kalau melihat kondisi sekarang, saya rasa belum saatnya Sebatik dimekarkan. Kita harus realistis. Jangan sampai pemekaran malah menambah beban baru bagi masyarakat,” ujar Andre, saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (7/7/25) di Kantor DPRD Nunukan.
Ia menyebut, pembentukan DOB membutuhkan dukungan fiskal dan sumber daya yang kuat, sementara itu, Sebatik belum memiliki sektor andalan yang bisa menopang pendapatan daerah secara mandiri.
“DBH dari migas dan tambang tidak ada, sawit juga hanya milik pribadi. PAD dari mana? Ini harus dikalkulasi dengan matang,” tegasnya.
Andre juga mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukan sekadar kebanggaan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang besar.
“Jangan sampai kita hanya mengejar status, tetapi mengabaikan kemampuan kita membiayai operasional pemerintahan, membayar gaji pegawai, hingga membangun infrastruktur,” ungkapnya.
Menurut Andre, pemerintah sebaiknya fokus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menilai, fasilitas publik dan pelayanan dasar masih perlu banyak perbaikan di Sebatik sebelum bicara soal pemekaran.
“Lebih baik kita dorong pemerintah untuk bangun jalan, perbaiki layanan air bersih, dan tingkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Itu yang lebih dibutuhkan masyarakat sekarang,” tuturnya.
Dalam dua pekan terakhir, Andre mengaku telah berkeliling ke sejumlah titik di Sebatik, berdiskusi dengan masyarakat, banyak warga yang ternyata juga belum sepenuhnya setuju dengan rencana pemekaran.
“Masyarakat juga mulai menyadari tantangan besar yang akan dihadapi jika berdiri sebagai daerah sendiri,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat hanya mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk DOB yang baru terbentuk, dan akan diberikan bertahap selama beberapa tahun.
“Dengan angka segitu, apakah cukup untuk membangun kantor pemerintahan, infrastruktur jalan, dan layanan dasar? Saya rasa tidak,” tambahnya.
Andre berharap, kajian terhadap DOB Sebatik dilakukan secara komprehensif dan tidak tergesa-gesa, karena beberapa hasil kajian akademik sebelumnya juga menyatakan bahwa Sebatik belum layak menjadi daerah otonom baru.
“Pemekaran wilayah adalah hal besar. Mari kita berpikir jernih dan objektif, demi kepentingan masyarakat Sebatik ke depan,” pungkasnya.(**)
