TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara Rapat (Kaltara) menggelar Paripurna Ke – VI (Enam) Masa Persidangan I Tahun 2023 terkait Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (27/03/23).
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Andi Hamzah dan didampingi Ketua DPRD Prov Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST. Turut hadir Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Dr Yansen TP serta perwakilan OPD Provinsi Kaltara.
Dalam rapat paripurna ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terkait Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir.
“Gubernur Kaltara juga menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui DPRD Provinsi Kalimantan Utara, sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan terukur, dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja atau capaian indikator makro pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perncanaan pembangunan yang melingkupi pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022,” kata Andi Hamzah.
Disebutkan, penyampaian LKPj ini dengan bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
Disamping itu, LKPj juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan azas transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahdaerah serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan Penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kepada Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus. (*)
