NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menyambut kunjungan kerja Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi saat meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Sebatik, Selasa (27/5/25).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Dalam lawatannya di Kecamatan Sebatik, Plt Deputi I KSP didampingi oleh jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), unsur Forkopimda Kalimantan Utara, serta pejabat teknis dari instansi terkait.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, sistem pelayanan, dan dukungan operasional di PLBN Sebatik agar bisa segera difungsikan secara optimal.
PLBN ini diharapkan dapat mendukung aktivitas lintas batas masyarakat, memperkuat konektivitas antarnegara, serta meningkatkan pengawasan dan keamanan wilayah perbatasan.
Hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, SH, MH, anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub S.Kep, Ns dan Ramsah.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Andi Muliyono, SH, MH menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Deputi KSP tersebut.
Ia menilai, kunjungan ini menunjukkan adanya komitmen nyata dari pemerintah pusat dalam mengakselerasi pengoperasian PLBN Sebatik.
“Ini merupakan langkah positif. Kami dari DPRD terus mendorong agar PLBN ini segera beroperasi, karena sangat penting bagi masyarakat Sebatik dalam beraktivitas lintas batas secara resmi dan tertib,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan PLBN Sebatik akan menjadi pintu legal bagi mobilitas masyarakat dan arus perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Sementara itu, anggota DPRD Nunukan, Andi Yakub, S.Kep Ns, juga menanggapi terkait kunjungan ini. Ia menyampaikan, pemerintah pusat telah memberikan respon positif atas aspirasi yang selama ini diperjuangkan oleh anggota DPRD Nunukan.
“Beberapa waktu lalu, saya bahkan diundang secara langsung untuk memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat perbatasan di Sebatik. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pusat mulai fokus pada realisasi fungsi PLBN,” kata Yakub.
Ia menambahkan, sejak pembangunan PLBN selesai, masyarakat terus menanti fungsionalisasinya, namun hingga kini, operasional resmi PLBN tersebut belum juga dimulai.
Padahal, keberadaan PLBN sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem yang tertib dalam lalu lintas barang dan orang.
Senada dengan itu, anggota DPRD Nunukan dapil Sebatik, Ramsah, juga menegaskan pentingnya percepatan operasional PLBN.
Ia menilai, masyarakat Sebatik sudah lama berharap agar PLBN dapat menjadi sarana resmi dan legal bagi aktivitas lintas batas yang terpantau dan aman.
“Kita berharap berfungsinya PLBN akan menertibkan jalur perdagangan dan mobilitas penduduk. Selama ini banyak aktivitas lintas batas yang tidak terdata secara resmi,” ujar Ramsah.
Ramsah juga menyebut, wilayah Sebatik sebagai pulau terdepan sangat rentan terhadap isu-isu keamanan dan pelanggaran hukum, sehingga kehadiran PLBN menjadi penting untuk meningkatkan pengawasan negara.
Dalama pertemuan itu, Rombongan KSP juga menggelar diskusi bersama tokoh masyarakat, dan instansi terkait di Nunukan, diskusi ini menggali masukan dari masyarakat mengenai kesiapan dan kebutuhan untuk mendukung pengoperasian PLBN.
DPRD Nunukan berharap hasil kunjungan tersebut segera ditindaklanjuti dalam bentuk keputusan strategis, termasuk alokasi anggaran dan penetapan jadwal pengoperasian PLBN.
Kunjungan Deputi KSP ke Sebatik dinilai sebagai momentum penting untuk mempercepat penguatan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara.(**)
