NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menerima aspirasi dari Aliansi Peduli Demokrasi pada Jumat (23/8/2024) di Kantor DPRD Nunukan.
Aliansi yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Nunukan ini menyampaikan tiga tuntutan utama dalam Aksi tersebut.
Aspirasi dari aliansi mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nunukan sementara, Arfiah, ST, bersama anggota DPRD Nunukan lainnya, yakni Riyantoni, Yakub, Hj. Andi Maryati, Hj. Musdalifa, Saddam Husain, Donal, dan Drs. Syafarudin.
Kehadiran para anggota DPRD ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh kalangan mahasiswa, yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan dan penjaga demokrasi.
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua DPRD Nunukan sementara, Arfiah, ST, menyatakan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa.
“Mahasiswa adalah benteng terakhir bagi rakyat yang senantiasa hadir menegakkan demokrasi,” tegas Arfiah.
Menurutnya, peran mahasiswa dalam menjaga dan mengawal jalannya demokrasi di Indonesia sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang ada.
Arfiah juga menekankan bahwa DPRD Nunukan terbuka untuk berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Aliansi Peduli Demokrasi menyampaikan tiga tuntutan penting dalam pertemuan tersebut. Pertama, mereka meminta agar DPRD Nunukan mengambil sikap yang tegas dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.
Tuntutan ini dilandasi oleh kekhawatiran mahasiswa akan adanya inkonsistensi antara kebijakan Pemerintah dengan putusan MK, yang dapat merembes pada proses demokrasi di daerah.
Kedua, aliansi ini mendesak DPRD Nunukan untuk memberikan pernyataan dan pandangan yang jelas terkait putusan MK tersebut.
Mereka mengharapkan transparansi dan keterbukaan dari DPRD dalam menyampaikan sikap dan pandangan mereka kepada publik.
Menurut Aliansi Peduli Demokrasi , sikap yang jelas dari DPRD akan membantu mengurangi kebingungan di masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada di Nunukan, terutama dalam konteks penerapan putusan MK.
Ketiga, Aliansi Peduli Demokrasi meminta agar DPRD Nunukan melibatkan mahasiswa dalam setiap sidang paripurna Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Mereka berargumen bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam proses ini penting untuk memastikan bahwa suara generasi muda juga didengar dan diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
Mahasiswa menekankan bahwa keterlibatan mereka dalam Musrenbang akan memberikan perspektif yang lebih segar dan kritis dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Arfiah, ST, menyatakan bahwa DPRD Nunukan akan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk menjaga integritas proses demokrasi di Nunukan dan akan terus bekerja sesuai dengan aturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh MK.
“Kami akan berusaha agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan putusan MK dan kepentingan masyarakat luas,” ujar Arfiah.
Anggota DPRD Nunukan, Yakub, juga memberikan tanggapannya mengenai tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Menurut Yakub, DPRD perlu mendengarkan aspirasi dari semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif.
“Tuntutan mahasiswa ini menjadi masukan penting bagi kami. DPRD harus berperan aktif dalam menyikapi berbagai isu yang muncul, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis seperti Pilkada,” ungkap Yakub.
Sementara itu, Riyantoni, anggota DPRD lainnya, menegaskan bahwa DPRD Nunukan harus mempertimbangkan dengan serius setiap tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Ia berpendapat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam Musrenbang bisa menjadi langkah positif untuk memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Keterlibatan mahasiswa dalam Musrenbang dapat memberikan sudut pandang baru yang mungkin selama ini terlewatkan. Ini bisa menjadi sinergi yang baik antara generasi muda dan para pemangku kebijakan,” jelas Riyantoni.
Selain itu, Saddam Husain, salah satu anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam Musrenbang adalah langkah positif yang akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Nunukan.
“Kami akan mempertimbangkan untuk melibatkan mahasiswa dalam Musrenbang, karena partisipasi mereka dapat memberikan wawasan yang berbeda dan memperkaya diskusi,” ujar Saddam.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan dialog antara mahasiswa dan DPRD Nunukan untuk bersama-sama mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Nunukan.
Aliansi Peduli Demokrasi juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam menanggapi dan mengawal aspirasi rakyat, serta berharap tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat luas.(hms)
