TARAKAN – DPRD Kota Tarakan menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Yayasan Hidup Berbagi Kasih pada Rabu (17/4/2025). Rapat ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar, yang baru pertama kali diterapkan di Kota Tarakan, dengan fokus memastikan efektivitas, kebersihan, dan jangkauan program sesuai kebutuhan gizi anak.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Markus Minggu, mengatakan rapat ini digelar untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan kelancaran program.
“MBG adalah program baru di Tarakan. Banyak masyarakat yang belum memahami soal kuota, jenis menu, atau mekanisme pelaksanaannya. Kami ingin memastikan semua pihak paham dan program ini berjalan optimal,” ujarnya.
Tiga isu utama menjadi sorotan dalam rapat. Pertama, soal kuota penerima. Dapur MBG di Tarakan Utara saat ini mengelola 3.500 porsi, tetapi baru 3.160 porsi yang tersalurkan.
“Kami berharap kuota ini bisa diperluas agar lebih banyak pelajar mendapat manfaat,” kata Markus. DPRD, lanjutnya, akan mendorong pemerintah kota menambah anggaran untuk memperluas cakupan program.
Kedua, standar kebersihan dan kualitas gizi makanan. Markus menegaskan, makanan yang disediakan harus higienis dan memenuhi standar gizi, mengingat program ini menyasar anak-anak dari PAUD hingga SMA yang sedang dalam masa pertumbuhan.
“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan bersih, sehat, dan mendukung kebutuhan gizi anak,” tuturnya.
Yayasan Hidup Berbagi Kasih, pelaksana MBG di Tarakan Utara, menjelaskan bahwa menu disusun berdasarkan panduan Badan Gizi Nasional (BGN). Porsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan gizi sesuai jenjang usia, di mana anak PAUD hingga kelas 3 SD mendapat porsi berbeda dengan siswa kelas 4 SD hingga SMA.
Ketiga, perlunya sosialisasi untuk menghindari miskonsepsi. Markus menyoroti adanya anggapan keliru di masyarakat terkait perbedaan porsi makanan antarjenjang pendidikan.
“Perbedaan porsi ini bukan diskriminasi, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak. Ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak ada salah paham,” tegasnya.
DPRD memberikan apresiasi kepada Yayasan Hidup Berbagi Kasih yang telah berinisiatif membuka dapur sendiri tanpa menunggu bantuan pemerintah.
“Langkah yayasan ini patut diapresiasi. Mereka menjadi contoh baik dalam mendukung pelaksanaan MBG,” ungkap Markus.
Sementara itu, dapur MBG di Tarakan Barat yang dikelola TNI masih dalam tahap evaluasi.
“Kami belum mendapat laporan lengkap soal operasional dapur di Tarakan Barat. Kami akan menunggu informasi lebih lanjut,” ujar Markus. Ia juga meminta Dinas Pendidikan
memperketat pengawasan agar pelaksanaan program sesuai standar.
Ke depan, DPRD Tarakan berkomitmen mendorong perluasan MBG agar menjangkau seluruh kecamatan.
“Kami ingin program ini merata, tidak hanya di satu atau dua kecamatan. Ini membutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi yang lebih baik,” kata Markus.
Dinas Pendidikan diminta terus memantau pelaksanaan program, memastikan kualitas makanan, dan distribusi yang tepat sasaran. Dengan evaluasi berkelanjutan, program MBG diharapkan menjadi solusi nyata dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak Tarakan melalui pemenuhan gizi yang memadai. (*)
