TARAKAN – DPRD Tarakan melakukan peninjauan lokasi titik banjir dan juga Embung Rawasari di Kelurahan Karang Harapan yang diklaim perlu dilebarkan agar dapat menampung aliran air saat hujan. Selain rombongan DPRD Tarakan, ada juga Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, rombongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kelurahan dan kecamatan, PDAM, unsur TNI Polri dan juga warga serta perwakilan FKKRT dan warga, Selasa (4/1/2025).
Ada sejumlah masalah dihimpun di wilayah mencakup tiga sampai 4 RT tersebut di Kelurahan Karang Harapan. Pertama persoalan hujan terus menerus maka terjasi banjir. Seperti banjir besar yang pernah terjadi di Desember 2024 dan Januari 2025 pekan kemarin.
Imbasnya rumah warga di area Embung Rawasari tergenang. Ketinggiannya bisa mencapai lutut dan pinggang orang dewasa. Keberadaan embung juga dinilai seharusnya bisa membantu namun justru tak bisa menampung karena jalur air menuju embung juga terhambat oleh banyaknya kaki jembatan penyebwrangan kayu menghubungkan ke rumah warga.
Persoalan lainnya adanya sedimentasi yang seharusnya menurut warga harus rutin dilakukan setiap per tiga bulan dan enam bulan.
Persoalan lainnya sumber dari kondisi banjir terjadi diduga daerah resapan air sudah habis dikarenakan diduga adanya pemotongan bukit, galian dan pembangunan rumah di area lereng.
Dikatakan Simon Patino, Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, kesimpulan dari pertemuan dan kunjungan hari ini, ada yang akan dilaksanakan jangka pendek dan jangka panjang.
Jangka pendeknya, pembukaan dan penutupan pintu air harus segera respons cepat dari petugas balai wilayah sungai saat terjadi hujan deras. Selanjutnya diharapkan warga membersihkan sampah, termasuk tiang jembatan yang menghalangi aliran sungai dibersihkan.
Lalu, dari PUPR Kota Tarakan mengatur sedimen pasir yang ada di luar jalan yang mengganggu aliran air. Termasuk di wilayah 613.
“Saya minta seminggu selesai. Informasi 20 orang mau diturunkan. Entah manual atau alat berat silakan cari solusinya. Seminggu ini kita akan adakan evaluasi,” paparnya.
Dalam kunjungan ke embung juga ada masukan terkait penanganan dan pembangunan jembatan yang lebih layak dilewati warga sehingga tak membangun jembatan kayu sendiri yang dinilai bisa menghalangi jalannya aliran air saat banjir terjadi.
Ada usulan agar bisa dimasukkan dalam pokir anggaran DPRD Tarakan. Dalam hal ini Simon Patino meminta ketua RT dan lurah membuat perencanaan karena terlalu banyak badan jembatan. “Dievaluasi lagi, jembatan mana yang perlu dibongkar dan dibangun di posisi mana yang benar. Bisa dilihat jembatan kayu itu salah satu penghambat juga karena banyak kaki jembatan dan membuat kotoran tersangkut dan menutup aliran air,” jelasnya.
Kemudian ia menyampaikan lagi menanggapi penyebab awal atau asal muasal banjir di Tarakan sudah mulai meninggi jika hujan khususnya area depan 613, disebutkan salah satunya karena adanya pemotongan bukit dan galian.
“Banyak faktor. Pertama waduk direncanakan untuk 50 tahun ke depan. Kenyataan ya berdampak. Tapi dampaknya kan bisa karena dari hulu atau hilir. Tapi terkait galian c, maka jangka panjang akan dievaluasi,” jelasnya.
Perlu duduk bersama memanggil semua stakeholders dari PUPR kemudian dinas membidangi perumahan, kemudian apakah ada izinnya, pembangunan rumah ada Izin Mendirikan Bangunan dan lainnya.
“Kalau tidak ada ditertibkan kembali,” tukasnya. (*)
