TARAKAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Utara bakal menggelar uji publik kepada 3 kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara pada Sabtu, 21 September 2024. Bertempat di Hotel Duta Tarakan, kegiatan ini mengusung tema, MENANTANG YANG MATANG: Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Bicara Gagasan.
Diketahui, dari 3 kandidat paslon Pilkada Kaltara, hanya pasangan Yansen-Suratno dan Sulaiman-Adri Patton yang telah mengonfirmasi bakal hadir. Sementara, pasangan calon Zainal Paliwang-Ingkong Ala mengonfirmasi perihal dipastikan berhalangan hadir.
Ketua DPD IMM Kaltara, Ainuliansyah Nurdin mengungkapkan kegiatan ini merupakan ikhtiar menjadikan proses pelaksanaan Pilkada sebagai arena pertarungan ide bagi para pemimpin.
Menurutnya, melalui dialog seperti ini masyarakat dapat mengetahui siapa calon yang layak memimpin Kalimantan Utara dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan-persoalan infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Setelah berdiri lebih dari 1 dekade, dan dua periodesasi pemerintahan telah di lalui. Persoalan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat seolah belum mendapatkan kepastian “kapan persoalan tersebut akan terselesaikan”. Menghadapi persoalan tersebut tentunya sangat bergantung pada kapasitas dari seorang kepal daerah dalam menyikapi dan mengatasi masalah kedaerahan,” ujar Ainuliansyah dalam keterangan tertulis.
Seluruh pihak, kata Ainul, harus memastikan proses rekrutmen kepala daerah di isi dengan narasi ide dan gagasan. Sehingga dapat dipastikan mereka yang akan memimpin jalannya pemerintahan memiliki kapasitas naratif yang kuat.
“Persoalannya kemudian adalah, saat ini kita dihadapkan dengan sebuah tantangan dimana pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagai proses rekrutmen pemimpin berjalan secara tidak ideal. Khususnya di Kaltara, sejak kali pertama dilaksanakannya Pilkada kita melihat adanya konflik entitas yang disebabkan tidak lain karna kekecewaan terhadap hasil Pilkada yang diduga kuat adanya praktik politik uang,” paparnya.
Selain itu, tak hanya persoalan politik uang, dinamika politik menjelang Pilkada juga tak lepas dari adanya budaya feodalisme dimana para kandidat hadir dihadapan publik hanya mengandalkan ketokohan.
“Padahal dalam demokrasi gagasan adalah yang utama, hal ini tentu berdampak pada proses rekrutmen kepala daerah akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas,” tandasnya. (*)
