TARAKAN — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Mayjen TNI (Purn) Drs H. Hasan Saleh, menyampaikan sikapnya usai aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa daerah, termasuk di depan Kantor DPRD Tarakan, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, massa Aliansi Utara menuntut kehadiran Ketua DPRD Tarakan, Kapolres Tarakan, serta anggota DPR RI Dapil Kaltara. Namun, tiga anggota DPR RI dari dapil tersebut berhalangan hadir.
Melalui rilis pers, Hasan Saleh menegaskan tekadnya untuk menindaklanjuti situasi yang berkembang sekaligus memberikan jaminan moral kepada masyarakat. Ia menyampaikan beberapa poin penting sebagai komitmen.
“Pertama, memegang teguh sumpah dan janji yang pernah ia ucapkan pada 1 Oktober 2024 di DPR RI sebagai pertanggungjawaban dunia dan akhirat,” ucap Hasan.
Ia melanjutkan, “Kedua, siap menerima evaluasi secara menyeluruh tentang tunjangan DPR RI yang dianggap terlalu besar.”
Selanjutnya, Hasan menegaskan sikapnya dalam menjaga hubungan dengan masyarakat. “Ketiga, berupaya tidak melakukan tindakan dan tutur kata yang dapat menyakiti hati masyarakat serta berupaya tidak mempermalukan masyarakat Kaltara dan keluarga dari sisi kinerja.”
Ia juga berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai bidang kerja yang diembannya. “Keempat, berupaya sekuat tenaga untuk menyalurkan aspirasi seluruh masyarakat sesuai komisi yang saya tempati saat ini, Komisi IV, yang bermitra kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan dan Bulog serta Bapanas,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Politikus asal Kaltara itu menambahkan, dirinya juga siap menyalurkan aspirasi di luar lingkup Komisi IV. Ia menegaskan komitmennya agar suara masyarakat tetap sampai ke pemerintah pusat.
“Pihaknya siap semaksimal mungkin mengupayakan dan menyalurkan serta menerima aspirasi dari masyarakat di luar komisi untuk disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto,” tuturnya. (Pra)
