TANJUNG SELOR – Kebijakan TNI mendorong putra daerah menjadi prajurit TNI di daerahnya masing-masing, disambut baik Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Kebijakan sistem zonasi tersebut, mereka akan dididik kemudian ditempatkan di daerahnya masing-masing. Dengan harapan mereka lebih paham wilayah dan mengetahui kondisi masyarakat.
“Dan tentunya akan membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah,” kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie usai malam ramah tamah bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Jumat (14/8) malam di rumah jabatan gubernur.
Program ini bukan terbilang hal yang baru. Namun baru mulai diintensifkan sejak tahun 2019. “Cuma biasanya ada persoalan teknis. Misalnya ada yang tidak punya minat. Dan banyak yang daftar tetapi tes akhir banyak yang tidak lolos. Tetapi kalau tes akademik relatif masih bagus,” kata Gubernur.
Walau demikian, pendaftran Bintara dan Tamtama TNI saat ini jauh lebih banyak kuotanya dibandingkan seleksi lainnya seperti IPDN. Untuk itu Gubernur mendorong anak-anak daerah di Kaltara mendaftar masuk TNI. “Dan mudah-mudahan anak-anak kita di sini bisa memenuhi semua syarat. Untuk itu sejak sekarang sudah harus mempersiapkan fisik dan mental untuk menghadapi seleksi ini,”tuturnya.
Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, kekuatan personel di setiap Kodim di Kaltara baru mencapai 42 persen. Sedang di Jawa dan Bali sudah mencapai 107 persen. Untuk itu, kuota penerimaan Bintara maupun Tamtama di daerah-daerah seperti Kaltara akan diperbanyak. “Itu sudah kebijakan Pak Kasad (Kepala Staf TNI Angkatan Darat). Seperti di Kepulauan Nusa Tenggara juga baru 42 persen. Daerah perbatasan lainnya,” kata Pangdam. (humas)
