TARAKAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menyoroti sejumlah aspek teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan uji petik di SMP Negeri 1 Tarakan, Selasa (10/2/26). Sorotan utama diarahkan pada kebutuhan air minum siswa serta penerapan standar menu yang seragam di seluruh sekolah penerima program.
Simon mengungkapkan bahwa kebutuhan air minum di sekolah cukup tinggi. Pihak sekolah telah menyediakan lima dispenser, namun dalam satu hari konsumsi air dapat mencapai tujuh galon. Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, sekolah mengimbau siswa membawa tumbler pribadi.
“Pertama yang air. Karena kadang-kadang ada kesedakan. Tapi sebenarnya sekolah sudah menyiapkan lima dispenser, dan kadang satu hari itu habis tujuh galon. Ada himbauan juga dari sekolah agar adek-adek (Siswa) membawa tumbler masing-masing,” ujar Simon.
Terkait menu MBG, Simon menjelaskan bahwa kebijakan program menetapkan menu yang seragam, sehingga selera individu siswa tidak bisa sepenuhnya diakomodasi. Ia mencontohkan adanya beberapa siswa yang kurang menyukai jenis buah tertentu, namun menu tetap harus sama di semua sekolah.
Meski demikian, Simon menilai kualitas dan komposisi menu yang disajikan sudah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Dari pagu Rp15.000 per porsi, sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk makanan, dan menurutnya implementasi di lapangan sudah sepadan dengan biaya tersebut.
“Menunya tadi yang datang ini sudah sangat bagus. Sudah masuk akal dari Rp15.000 untuk makanan Rp10.000. Kalau Rp10.000 aplikasinya di lapangan, menurut saya sudah sesuai,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga mengamati praktik pembagian makanan. Paket MBG dibagikan per kelas dan diberi label untuk memudahkan distribusi. Siswa mengambil paket masing-masing untuk dibagikan kepada teman sekelas. Simon mencatat adanya paket yang tidak dikonsumsi dan kemudian diberikan kepada siswa lain.
Ia menilai mekanisme distribusi di SMPN 1 Tarakan sudah berjalan terkoordinasi dengan baik, namun tetap perlu evaluasi berkala agar pelaksanaan program MBG lebih efektif dan efisien. (*)
