MALINAU – Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) mengunjungi kediaman Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen Tipa Padan di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Senin 15 Juli 2024 siang.
Kunjungan Pantarlih ini untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024. Sebanyak 7 orang dalam kartu keluarga, di antaranya, Yansen TP dan Istri, 4 orang anaknya serta 1 keluarga pun dicoklit guna dijamin hak pilihnya dalam pesta demokrasi 27 November mendatang.
Yansen mengatakan, momentum Pilkada tahun 2024 ini sangat menentukan beberapa hal penting, pertama ada itikad dari pemerintah melakukan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kedua, pelaksanaannya diharapkan berjalan dengan tertib secara administrasi, semua penyelenggara tertib, dan hasilnya pun tertib.
“Dalam artian serentak dipilih seluruh Indonesia seorang kepala daerah ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya tidak lain, membuat irama yang seragam,” ujarnya.
Kemudian paling utama, kata dia, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Menurutnya, inti pemilihan kepala daerah ini menentukan arah kepentingan daerah bahkan akan bermuara pada kepentingan bangsa dan negara.
“Diharapkan tanggung jawab masyarakat itu harus tinggi jangan dipaksa karena sebenarnya kan satu logika sederhana bahwa paling mendasar yang dimiliki orang adalah hak pilih. Hak ketika dia bisa menentukan maksud yang dikehendakinya dalam praktek penyelenggaraan pemilihan,” tuturnya.
Mantan Bupati Malinau dua periode ini mengingatkan, agar coklit ini jangan hanya dianggap normatif. Kata dia, sebagai orang Indonesia maka wajib memastikan hak pilihnya terdaftar di Pilkada mendatang. Masyarakat pun diimbau tidak hanya menunggu tapi harus pro aktif mengecek terdaftar atau tidak.
“Kita harapkan kepada pantarlih supaya tertib jangan sampai hal yang paling mendasar dan sangat penting bagi negara ini terabaikan karena kelalaian. Saya harapkan ini terdata betul-betul sehingga bobot dari kapasitas penyelenggaraan kepala daerah oleh KPU-Bawaslu dan petugas-petugas memperlihatkan kedewasaan kita dari tahun ke tahun jangan menurun tapi harus meningkat kualitas dan kuantitasnya,” katanya.
Selain itu, implikasi kompetisi Pilkada berdampak pada kondusifitas daerah, karena itu ia mengingatkan agar seluruh pihak menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
“Tapi apapun itu saya harap kan karena apapun dia kita harus berpikir membuat sesuatu yang baik. Seseorang terpilih itu untuk kebaikan bukan terpilih karena mau menang, tapi terpilih karena gagasan dan mungkin keyakinan orang nyata dan ini yang harus dikedepankan,” lanjutnya.
Fenomena euforia politik saat ini baginya belum sepenuhnya menghadirkan tingkat kesadaran akan mahalnya hak pemilih. Yansen pun membeberkan sejumlah ukuran seorang kontestan kepala daerah layak untuk dipilih, yakni, berintegritas secara pribadi dan mampu bekerja mewujudkan janji yang diberikan kepada masyarakat.
“Mampu dan bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh mereka (pemilih) sehingga saatnya akan menikmati hasil dari pada karya-karya orang itu. Kalau kita bicara pribadi, sebagai orang beragama dia bermoral, beretika. Kemudian kokoh jiwa bangsanya, dan menjadi pemimpin yang memikirkan rakyatnya, kita harapkan seperti itu,” bebernya.
Proses Pilkada, kata Yansen, jangan dicederai oleh praktik transaksional. Menurutnya, transaksional semacam itu tidak memberi manfaat apapun.
“Menurut saya penyebabnya dari mana, bisa dari masyarakat bisa tidak, tapi mungkin dari mereka yang ikut itu lah penyebabnya. Karena itu, berilah hak suaramu dengan cara yang benar, pilih yang diyakini mampu apa yang dicita-citakan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Utara,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral di Pilkada nanti. Kata dia, pegawai negeri memiliki hak untuk memilih tapi tidak boleh melakukan aktivitas secara politik.
“Kalau dia memilih silahkan aja. Jangan merusak tatanan yang kita. Jadilah pegawai negeri yang kapabel, yang punya kepribadian seorang pegawai yang netral,” tuturnya.
“Kemudian tingkat pimpinan juga jangan mobilisasi. Karena ketakutan tentang jabatan dan seterusnya akhirnya menciptakan suasana. Bagaimana seorang pimpinan merusak lagi tatanan yang sedang dibangun tapi dirusak sendiri. Kepada jajaran pemprov saya sudah sampaikan fokus pada tugas, jangan kamu turut merusak suasana, itu akan merusak tatanan pemerintahan,” tukasnya.(*)
