TARAKAN – Terjadinya fenomena calon tunggal pada Pilwali Kota Tarakan, menimbulkan lahirnya 2 gerakan sikap antara memilih calon tunggal dan pilihan kotak kosong (Kokos) di Kota Tarakan. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kokos bukanlah peserta dan melarang aktivitas kampanyenya, namun hal tersebut tidak membuat pendukung kokos mengendurkan aktivitas politiknya dengan memasang spanduk ajakan memilih Kokos di berbagai tempat.
Saat dikonfirmasi, Ketua Bappilu DPW Gelora Kaltara Samiun mengungkapkan pihaknya baru saja diutuskan menemui pasangan calon (Paslon) yang Berkontestasi di Pilwali Tarakan untuk menegaskan jika pihaknya partai Gelora menginginkan seorang pemimpin Berstatus Definitif. Lanjutnya, keinginan tersebut sekaligus mempertegas sikap partai Gelora yang menyatakan tidak berada di barisan Kotak Kosong (Kokos).
“kehadiran kami hari ini untuk menegaskan sikap partai Gelora dalam pilkada di Kota Tarakan. Kami tidak bicara yang lain, kami menginginkan bagaimana nantinya Kota Tarakan dipimpin oleh seorang pemimpin definitif. Kami datang sebagai utusan untuk meluruskan bahwa Gelora tidak ada hubungannya dengan gerakan kotak kosong (Kokos). Ini menegaskan bahwa kami akan memilih calon pemimpin yang menjadi Paslon di Pilwali Tarakan,”Ujarnya, (4/10/2024).
“Kami juga ingin memastikan bahwa pilkada di Tarakan berjalan kondusif. Yang pasti dalam menyikapi politik kami berpikir jangka panjang. Kami dari Gelora tentu menginginkan pemimpin yang memiliki visi-misi yang jelas dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Adapun terkait adanya isu-isu oknum dari parpol kami yang berkampanye kokos nanti DPW akan memanggil kami akan menyelesaikan secara internal,”sambungnya.
Diungkapkannya, adapun isu selama ini yang dilihat dan dipahami masyarakat terkait parpolnya. Menurutnya hal tersebut hanyalah merupakan sikap oknum yang tidak mewakili sikap partai. Sehingga dikatakan Samiun pihaknya nantinya akan memanggil oknum tersebut agar tidak mengkampanyekan kokos dengan membawa hal yang berhubungan dengan Partai Gelora.
“Kami akan rembug dengan oknum kader kami agar kita bisa sejalan sesuai sikap partai. Kedatangan kami juga atas intruksi DPP yang tidak menghendaki partai Gelora di barisan kokos karena itu tidak sesuai dengan prinsip kami yang menginginkan pembangunan secara realistis. Artinya kami menginginkan pembangunan secara mutlak yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang penuh terhadap kebijakan di daerah,”katanya.
“Karena kita tahu wewenang seorang PJ terbatas, dan kami juga tidak menginginkan pilkada diulang setahun sekali karena itu banyak menghabiskan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur,”terangnya.
Ia memastikan jika partai Gelora memiliki satu sikap dan memastikan semua kader mematuhi sikap partai. Lanjutnya, jika adanya kader yang tidak patuh terhadap sikap partai, maka partai akan mengambil langkah tegas. Menurutnya, memilih Kokos sama sekali tidak mencerminkan sikap partai yang justru memberikan harapan yang Fana untuk kota Tarakan.
