TARAKAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tarakan meminta Pemerintah Kota Tarakan menjadikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen vital untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil.
Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Rathna menegaskan pentingnya efektivitas belanja daerah yang berdampak langsung.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, postur APBD 2026, yang memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 930 Miliar lebih, harus benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan, yaitu mengurangi kesenjangan layanan dan kemiskinan.
Rathna menegaskan fungsi utama RAPBD 2026: “Kami berharap RAPBD Tahun 2026 dapat menjadi instrumen optimal untuk percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan layanan di Kota Tarakan.”
Guna mencapai tujuan tersebut, Fraksi mendesak Pemerintah Kota untuk melakukan efisiensi dan mengalihkan anggaran nonprioritas. “Kami mendesak efisiensi belanja nonprioritas dan kegiatan seremonial, dan sebaliknya, mendorong peningkatan belanja yang langsung menyasar kelompok masyarakat kecil seperti petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat miskin,” ujar Rathna, menekankan pentingnya belanja yang produktif.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi postur RAPBD yang telah memperhitungkan kondisi ancaman iklim ekstrem berakibat terhadap makro daerah, namun meminta agar penyusunan APBD dilakukan dengan sistem skala prioritas yang berbasis anggaran yang tersedia sehingga yang terpenting adalah outcome serta dampak yang terukur dari setiap program. (Sha)
