TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melanjutkan acara Sosialisasi dan Workshop ke 2 (dua) Hasil Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung Gadis pada Jumat (15/11).
Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong sangat intens menyampaikan program Asta Cita dan sejumlah pokok – pokok arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita harus melaksanakan efisiensi penghematan APBN dan APBD, serta menciptakan pemeriksaan yang bersih, serta pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Dan mendukung pemberantasan judi online, tambang ilegal, devisa ekspor yang tidak kembali ke Indonesia,” kata Togap Simangunsong.
“Untuk menumbuhkan ekonomi 8 persen, artinya pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri – sendiri, diperlukan kolaborasi bersama semua pemangku kepentingan,” sambungnya.
Pada program Asta Cita Presiden Prabowo, Togap menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah di ujicoba di Kaltara namun pada tarif makan sebesar Rp 15.000,- tidak bisa diterapkan. Solusinya yakni melakukan kolaborasi pemerintah daerah bersama pelaku usaha lokal dan UMKM mendukung program tersebut.
Lebih lanjut, Togap menyampaikan 8 pokok arahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi kepada Pemerintah Pusat. “Yaitu memastikan pelayanan kesehatan di RSUD, memastikan layanan pendidikan berjalan baik, memastikan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa Tepat Daya Dan Guna” ucapnya.
“Memastikan akses untuk berbagai perizinan, mendorong pembangunan Food Estate dan kawasan pertanian terpadu untuk peningkatan produksi dan perekonomian daerah, mendorong kewirasuhaan daerah bertumbuh,” lanjut Togap.
“Kemudian mendorong realisasi anggaran 2024 dan pelaksanaan APBD 2025 dengan Lelang Dini, serta mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis,” sambungnya.
Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran apabila dijalankan dengan baik dan efektif di daerah maka akan berdampak positif seperti menumbuhkan ekonomi daerah dan UMKM, memajukan SDM dan terakhir menghemat APBN dan APBN.
“Kepada pemerintah daerah untuk selalu bertanya kepada masyarakat, supaya apa yang dipersiapkan oleh program pemerintah betul – betul bisa diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat,”tuntasnya.(dkisp)
