NUNUKAN – Persoalan pencurian rumput laut kembali mencuat dalam Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, M. Nasir, di Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Sabtu, (28/6) lalu.
Warga dari beberapa rukun tetangga (RT) mengadukan jika selama ini pencurian hasil rumput laut di perairan masih terjadi secara rutin dan belum mendapat penanganan serius dari aparat keamanan.
Dalam dialog bersama warga RT 4 hingga RT 7 itu, keluhan soal keamanan laut menjadi salah satu aspirasi paling kuat. Para petani mengaku resah karena rumput laut mereka sering hilang di bentangan rumput laut mereka, kadang rumput lautnya yg dipanen kadang juga bersama talinya yg diputus lalu diambil rumput lautnya
“Kami tidak menuduh siapa-siapa, tapi kejadian ini terlalu sering dan seperti dibiarkan. tapi tidak ada tindakan. Kami butuh pengawasan, kami butuh rasa aman,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Menanggapi hal tersebut, M. Nasir menyampaikan bahwa keamanan hasil laut seperti rumput laut adalah bagian dari kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir, dan negara berkewajiban hadir untuk menjaganya.
“Ini sudah menjadi masalah klasik yang terus dibiarkan. Petani rumput laut sudah susah payah membudidayakan, tapi hasilnya dicuri begitu saja. Negara tak boleh kalah dengan pencuri,” tegas M. Nasir.
“Saya minta aparat keamanan setempat tidak anggap remeh masalah ini. Kita minta kepolisian untuk bisa menyelidikinya dan pihak terkait lainnya turut aktif memberikan pengawasan. Ini bukan sekadar soal kehilangan, tapi menyangkut nasib dan penghidupan keluarga petani, yang mayoritas bergantung pada rumput laut,” sambungnya.
M. Nasir memastikan DPRD akan mendorong adanya mekanisme pengamanan laut yang lebih kuat, baik melalui pos pantau, patroli terpadu, maupun kolaborasi antara masyarakat dan aparat keamanan.
“Kita harus cari skema yang paling cocok untuk wilayah seperti Liang Bunyu dan daerah lainnya di kab. Nunukan. Tidak harus selalu mahal, tapi harus efektif. Mungkin melalui penguatan kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) yang diberi dukungan anggaran dan koordinasi,” sarannya.
Termasuk juga, kata wakil ketua DPRD Kaltara ini, perlunya dukungan dana hibah untuk operasional pengawasan kepada aparat keamanan dan tambahan anggaran untuk pengawasan pada instansi terkait. “Ini akan saya sampaikan dalam rapat pembahasan anggaran perubahan, karena saya bagian dari tim badan anggaran DPRD provinsi Kaltara. Termasuk dengan dinas terkait nantinya,” janjinya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku seluruh aspirasi masyarakat Liang Bunyu, termasuk soal pencurian rumput laut, akan dibawa dan diperjuangkan dalam rapat-rapat kerja bersama OPD teknis dan forum RDP.
“Tugas kami bukan hanya mendengar, tapi juga mengawal sampai ada hasil. Ini bagian dari komitmen kami sebagai wakil rakyat, bahkan InsyaAllah pertengahan Juli nanti komisi II DPRD provinsi Kaltara akan mengundang semua stakeholder di provinsi dan daerah untuk membahas permasalahan rumput laut ini di Nunukan,” pungkasnya. (Sam)
