TARAKAN – Proses pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menuju tahap akhir. Bukan berarti tidak menyisahkan evaluasi dari lembaga legislatif. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Saifullah angkat bicara berbagai macam masalah yang dapat timbul dari proses seleksi.
Saiful menjelaskan, pelaksanaan PPPK yang dilaksanakan secara umum dan terbuka bagi siapapun di seluruh wilayah Indonesia dapat mendaftarkan diri, justru akan menyulitkan calon dari daerah untuk bisa diterima dan lolos. “Tidak ada jaminan mereka bisa Lolos. Jadi kalau orang luar itu lolos dan mereka diterima, akhirnya orang kita jadi tidak terpakai dan menganggur,” ungkapnya.
Dia berharap, ada aturan yang secara khusus bagi pendaftaran calon PPPK menjadi kewenangan daerah. Hal itu untuk membuka peluang kesempatan bagi mereka yang berada di daerah terbuka selebar-lebarnya untuk kesejahteraan.
“Kami akan lakukan jadwal pertemuan dengan bagian BKD untuk bertanya seperti apa yang dibutuhkan? Supaya yang berada di lingkup kita ini bisa diutamakan,” terangnya. “Lagian kita juga berada di satu NKRI yang memiliki kebebasan, artinya siapapun boleh dan berhak. Cuma kita juga harus berpikir yang dari daerah perbatasan ini bagaimana caranya bisa diutamakan,” tutupnya. (*/abi)
