TANJUNG SELOR – Deputi I bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta menegaskan, sesuai arahan Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, yang sekaligus perintah dari Presiden RI Joko Widodo, pihaknya diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
Atas arahan itu juga, Kamis (10/9) dirinya bersama satu tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pihak PT Waskita Karya dan PT Kayan Hidro Energi (KHE) turun langsung untuk meninjau lokasi pembangunan PLTA di Peso, Kabupaten Bulungan.
“Kita dari Tanjung Selor ke Peso lewat darat. Karena sekaligus meninjau kondisi akses jalan ke lokasi, guna memastikan bagaimana nanti untuk mobilisasi alat dan material,” kata Febry saat berjumpa dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie di ruang rapat lantai I Kantor Gubernur, Kamis (10/9) pagi kemarin.
Febry mengatakan, hasil tinjauan langsung di lapangan ini, nanti selanjutnya, akan dirapatkan secara khusus Bersama pihak Kementerian PUPR, Waskita Karya dan juga KHE. Termasuk dengan lembaga dan kementerian lain yang dilibatkan. “Sesuai arahan dari Pak KSP (Moeldoko), kita ambil alih persoalan ini. Utamanya untuk upaya percepatannya. Ini kami bawa serta pihak Waskita, karena dalam pembangunan konstruksi bendungan PLTA akan ada keterlibatan Waskita bersama KHE, termasuk informasinya nanti dengan Power China. Kita dari KSP tidak ada kepentingan apa-apa. Komitmen kita satu, percepatan realisasi pembangunan PLTA ini. Dan ini juga merupakan arahan langsung dari bapak Presiden melalui KSP,” tegas Febry.
Ditambahkan, sesuai target, karena segala proses non teknis, seperti perizinan dan lainnya sudah selesai, pada Oktober atau bulan depan atau paling lambat akhir tahun, kegiatan pra konstruksi bendungan PLTA Kayan sudah bisa dimulai. “Apapun resikonya, kita akan mulai pembangunannya. Untuk persoalan non teknis, nanti sambal berjalan kita selesaikan. Yang jelas kita mulai dulu,” tandasnya.
Senada disampaikan oleh pihak PT Waskita Karya, melalui Direktur Operasi Gunadi, menegaskan komitmen BUMN ini untuk turut berperan dalam percepatan pembangunan PLTA di Kaltara. Utamanya pada proyek pembangunan PLTA Kayan.
Sementara itu, saat menerima Deputi I KSP dan rombongan, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas upaya Pemerintah Pusat, dalam hal ini KSP yang telah turun tangan mendorong percepatan pembangunan PLTA. “Dan memang harus dipahami oleh semua orang, utamanya masyarakat Kaltara, bahwa membangun PLTA itu membutuhkan waktu lama. Di banyak negara juga begitu, bahkan saya contohkan bendungan Three Gorges di China yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa mewujudkan PLTA dengan kapasitas besar. Alhamdulillah, melalui upaya keras kita, dengan beberapa kali pertemuan. Baik di KSP maupun di Kemenko Maritim. Bahkan langsung saya sampaikan ke Presiden, pembangunan PLTA Kayan bisa dipercepat. Insya Allah jika sesuai target akhir tahun ini dimulai, dalam waktu sekitar 5 tahun bendungan PLTA Kayan I sudah bisa selesai,” beber Gubernur.
“Atas nama Pemprov Kaltara, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan tim ini di Kaltara. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Febry, kedatangan mereka ke Kaltara, terkhusus ke lokasi PLTA merupakan menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk percepatan pembangunan PLTA Kayan,” imbuhnya.
Diinformasikan juga, setelah kunjungan lapangan ini, direncanakan Oktober atau paling lambat akhir tahun sudah dimulai pra konstruksi PLTA. Untuk persoalan perizinan dan lainnya dilaporkan sudah tidak ada masalah.
“Dalam kesempatan tadi, kembali saya usulkan agar Pusat melalui APBN mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan dari Tanjung Selor-Peso dan alhamdulillah dari KSP merespons positif. Tadi disampaikan, dengan melibatkan kementarian terkait, KHE dan Waskita awal Oktober nanti akan dirapatkan secara khusus mengenai percepatan pembangunan PLTA Kayan,” kata Irianto.
Termasuk juga diusulkan terkait adanya pengerukan sungai, sebagai akses mobilisasi alat dan material melalui sungai. “Pemprov Kaltara sangat mendukung dan kami juga berterima kasih atas keseriusan pemerintah yang langsung dikoordinasi oleh Kantor Staf Presiden, dalam upaya percepatan pembangunan PLTA yang memang sudah lama direncanakan ini,” ujarnya.
Untuk diketahui, PLTA Kayan dengan lima bendungan diproyeksikan bakal menghasilkan listrik 9.000 Megawatt (MW). PLTA ini akan terintegrasi jaringannya dengan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Juga dimungkinkan akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di calon ibukota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.(humas)
