TARAKAN – Ratusan pekerja dari beberapa subkontraktor PT Phoenix Resource Internasional (PRI) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Tarakan, Kamis (12/10/2023).
Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan pekerja. Yakni kontrak kerja yang tidak jelas, jam kerja melebih ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, pemecatan sepihak hingga mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diduga melanggar aturan.
Perwakilan pekerja Subkontraktor PT PRI Basran mengatakan, para pekerja hanya menuntut hak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
“Yang masih menjadi pekerja di lokasi tersebut, ini tentang hak karyawan di mana sering terjadi pemutusan kontrak kerja untuk warga lokal Tarakan. Yang menggantikan itu pekerja dari luar Tarakan. Jika ini terus terjadi maka akan menambah pengangguran di Kota Tarakan. Sedangkan berdirinya perusahaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Tarakan,” kata Sabran.
Ia juga menyebutkan, di lokasi pembangunan pabrik kertas tersebut banyak dipekerjakan TKA Tiongkok akan tetapi bukan dibagian teknis.
“Kami menuntut tentang TKA Tiongkok ini, seperti aturan yang berlaku kami sebagai orang awam ini hanya tahu bahwa TKA ini ditempatkan untuk pekerjaan teknis yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Akan tetapi yang masuk di lokasi kerja adalah Helper. Bahkan kami pekerja lokal yang mengajarkan untuk cara kerja,” tuturnya.
Junaidi perwakilan pekerja lainnya menambahkan, yang menjadi tuntutan lain terkait dengan kontrak kerja yang tidak sesuai. Ditambah jam kerja yang terlalu panjang dan upah karyawan dibawah UMK serta tidak membayar uang lembur sesuai dengan UU ketenagakerjaan yang berlaku.
“Untuk itu kami mempertanyakan itu. Jika ada pemecatan sepihak maka akan memberikan dampak ke daerah juga. Kontrak yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Antara tenaga kerja harian lepas atau PKWT. Kalau aturan itu sudah jelas dengan 8 jam kerja. Yang 7 jam kerja juga ada. Kami bekerja di sana dari jam 6.30 sampai 18.00 itu isi kontrak,” bebernya.
Bukan hanya itu, lanjut Junaidi, upah yang dibayarkan dihitung upah harian sementara perjanjian bukan harian. Harusnya, upah sesuai dengan UMK jika membahas PKWT.
“Kami menolak dengan kontrak yang disodorkan karena kami melihat antara PKWT dan tenaga kerja harian lepas dicampuradukkan jadi satu. Sebagian teman-teman sudah ada yang tanda tangan. Kami juga tidak bisa menuntut jika tida ada kontrak kerja itu sehingga kami terpaksa tanda tangan. Artinya ada unsur keterpaksaan,” akunya.
Untuk itu, ia dan ratusan pekerja lainnya meminta bantuan ke DPRD Tarakan sebagai penengah. Juga dinas ketenagakerjaan kota Tarakan.
“Dari hasil rapat dengan DPRD, sementar DPRD meminta waktu untuk pertemuan selanjutnya di hari Selasa pekan depan. Kami harap keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak minta muluk muluk. Artinya terapkan UU tenaga kerja sesuai dengan upah dengan aturan yang berlaku,” harapnya.
Junaidi menegaskan, jika tuntutan tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, maka ia meminta pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan pemerintah no 35 tahun 2021 tentang PKWT pasal 61 ayat I.
“Jika DPRD kota tidak dapat menyelesaikan masalah ini maka akan kami lempar ke provinsi hingga pusat,” ujarnya. (Sha)
