TARAKAN – Pelayanan publik menjadi salah satu atensi dari pasangan Sulaiman-Adri Patton (SULTON) jika dipercaya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Paslon dengan nomor urut 1 itu menilai peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik terpenting untuk memenuhi harapan masyarakat. Pelayanan publik perlu ditingkatkan karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sulaiman mengatakan dari kunjungannya ke beberapa masyarakat, banyak dari mereka yang mengeluhkan tentang pelayanan publik. Masyarakat mengeluh karena pelayanan publik kurang informatif dan responsif. Belum lagi persyaratan yang berbelit, ketidakjelasan prosedur dan adanya pungutan liar.
Menurutnya, pelayanan publik tidak maksimal disebabkan karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten. Lebih jauh dijelaskannya, acap kali ASN ditempatkan berdasarkan kedekatan dengan pemimpin bukan pada keahlian sesuai bidangnya. “Ini yang menjadi penyebab pelayanan publik tidak maksimal,” tegas Sulaiman, Rabu 2 Oktober 2024.
Jika diberi amanah memimpin Kaltara, Sulaiman ingin melakukan transformasi pelayanan publik dengan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten sesuai keahliannya. Ia juga ingin memaksimalkan sistem digitalisasi sehingga dapat memudahkan dan mempecepat pelayanan publik. “Masyarakat juga ikut mengawasi dan melaporkan pelayanan publik jika menemukan ketidakberesan. Laporan itu akan tindaklanjuti dan tidak dibiarkan berlarut-larut,”ucapnya.
Selain itu, Sulaiman ingin membuat manajemen pemerintahan yang terbuka dan mengedepankan pelyanan terhadap masyarakat. Caranya dengan memangkas birokrasi yang menyulitkan masyarakat dengan sistem transformasi digital. “Pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam,” tuturnya.
Kemudian, ingin memberantas oknum-oknum yang melakukan pungutan liar. “Siapapun dia jabatannya apa kalau pungutan liar harus kita berantas,” ucapnya. Bahkan, dirinya siap berkomitmen dengan mendatangani komitmen penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai asas umum pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Sekaligus mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten kota untuk menandatangani komitmen tersebut.
“Itu harus dilakukan, pelayanan publik yang tidak maksimal dapat menyakiti hati rakyat. Sejak saya TNI tidak bisa merubah karena tidak punya kuasa,” pungkasnya. (*)
